Menolak kalah di tengah keterbatasan fisik

id Hari Disabilitas International,hdi 2020,penyandang disabilitas,tanpa perbedaan,indonesia emas,menolak kalah,menolak kalah di tengah keterbatasan fisik

Menolak kalah di tengah keterbatasan fisik

Stenly Yesi Ndun menggunakan kaki palsu bantuan dari Kapolda NTT Irjen Pol Lotharia Latif di Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, NTT, Jumat (2/10/2020). ANTARA FOTO/Kornelis Kaha/aa.

Jakarta (ANTARA) - Pandemi COVID-19 benar-benar telah meluluhlantakkan sendi-sendi kehidupan di tengah masyarakat. Hampir semua lini porak-poranda oleh virus yang diketahui pertama kali menjangkit di Kota Wuhan, China, tersebut. Tidak hanya dari segi kesehatan, melainkan ekonomi, sosial, lingkungan, budaya, agama dan sebagainya turut terdampak.

Lebih parahnya, kondisi tersebut mengakibatkan Indonesia jatuh pada kondisi resesi. Ekonomi Indonesia tahun ini mengalami pertumbuhan minus pada kuartal II sebesar 5,32 persen dan 3,49 persen di kuartal III. Banyak orang terpaksa dirumahkan, bahkan harus menerima kenyataan pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahaan tempat mereka bekerja.

Bisa dibayangkan, bagi orang yang normal saja sudah kesulitan melawan COVID-19. Hal itu berlaku, terutama untuk sekadar bertahan hidup. Apalagi kondisi serupa dialami para penyandang disabilitas dengan beragam keterbatasannya.

"Dalam situasi normal saja kami sudah kesulitan, apalagi saat pandemi COVID-19". Kalimat tersebut dilontarkan oleh Ketua Umum Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Gufron Sakaril
Ketua Umum Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Gufron Sakaril (ANTARA/Muhammad Zulfikar)
saat ditemui di sela-sela rangkaian peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2020.

Ia mengatakan saat ini para penyandang disabilitas berada di ambang yang cukup mengkhawatirkan. Hampir semua dari penyandang disabilitas memutar ekstra otak mereka agar mampu untuk sekadar mencukupi kebutuhan sehari-hari.

"Dampak ini parah sekali bagi kami untuk bertahan dan berjuang," kata dia.

Meskipun demikian, Gufron dan ribuan, atau bahkan jutaan penyandang disabilitas lainnya menolak untuk menyerah begitu saja. Sebab, bagi mereka keterbatasan fisik maupun mental bukan halangan agar bisa keluar dari situasi sulit saat ini.

Gufron menyadari bahwa ia bersama teman-teman disabilitas lainnya tidak bisa selamanya terus bergantung serta mengharapkan bantuan materi maupun nonmateri dari pemerintah, organisasi hingga kalangan dermawan lainnya untuk dikasihani.

Di tengah keterbatasan tersebut, mereka memilih berjuang dengan segala kemampuan yang ada. Namun, bukan berarti hal itu menutup diri dari uluran tangan ataupun bantuan dari siapapun. Bagi Gufron, saat ini yang dibutuhkan kelompok disabilitas ialah fasilitasi ekonomi, misalnya bantuan modal atau pelatihan keterampilan kerja secara daring.

Hal itu diyakini akan jauh lebih bermanfaat dari pada harus menunggu bantuan yang disalurkan setiap periodenya oleh pemerintah.

"Kami mendorong bagaimana pemerintah atau organisasi memfasilitasi misalnya pinjaman sehingga kami juga bisa berdikari," katanya.

Dengan adanya bantuan pinjaman modal, maka penyandang disabilitas bisa kembali produktif dengan berbagai karya yang mereka buat sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Selain itu, di tengah pandemi, beberapa penyandang disabilitas juga sedang mengikuti sejumlah pelatihan keterampilan secara daring. Pelatihan yang bersifat virtual tersebut terasa begitu bermanfaat sebagai bekal mereka di tengah pandemi dan persiapan pascapandemi COVID-19.

"Supaya setelah pandemi ini berakhir, kami lebih siap lagi," ujar dia.

Bangkit

Di balik keterbatasan fisik, penyandang disabilitas memiliki tekad dan semangat yang begitu kuat. Terpaan badai pandemi mengakibatkan ribuan, bahkan jutaan orang terpaksa menjadi pengangguran. Namun, ternyata masih ada beberapa dari mereka yang bertahan hingga kini dengan usaha yang dirintis, salah satunya perusahaan sosial.

Perusahaan sosial tersebut bergerak dan merangkul para penyandang disabilitas di berbagai daerah yang akan dihubungkan dengan perusahaan-perusahaan BUMN sebagai tenaga kerja.

Beberapa waktu lalu, pemerintah melalui Kementerian BUMN dan Kementerian Ketenagakerjaan juga telah menandatangani nota kesepahaman terkait kuota penerimaan tenaga kerja disabilitas yang juga dijamin dalam undang-undang.

Adanya kuota yang menjamin ketersediaan lapangan kerja sebanyak dua persen bagi disabilitas ditangkap baik oleh perusahaan sosial yang didirikan oleh salah seorang penyandang disabilitas.

Para penyandang disabilitas yang terdampak pandemi COVID-19 tersebut akan dikoneksikan dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkannya. Tidak hanya itu, penyandang disabilitas lain di daerah Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, juga masih menunjukkan optimistis dengan memberikan pelatihan menjahit, membuat keset dan beragam kebutuhan rumah tangga lainnya.

Pelatihan tersebut diberikan langsung oleh penyandang disabilitas yang telah mahir dan melatih disabilitas lainnya. Harapannya, dengan bekal itu mereka memiliki kemampuan tertentu dengan tujuan bisa produktif kembali pascapandemi.

"Bahkan, teman kita yang di Kebumen juga melatih orang di beberapa kota sebelum pandemi ini," ujar dia.

Di masa pandemi, PPDI sebagai organisasi yang menaungi disabilitas tidak hanya diam. Pengurus juga memfasilitasi dengan berbagai informasi, terutama terkait peluang kerja yang bisa digarap dalam kondisi saat ini.

Salah satunya PPDI juga membagikan kiat-kiat jual beli daring, membuat website hingga materi pelatihan yang diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Harapannya tetap sama, yakni agar mereka bisa memanfaatkan peluang semaksimal mungkin dan memiliki bekal untuk tetap produktif meskipun di tengah keterbatasan.

"Artinya, meskipun kami disabilitas, kami tetap harus berjuang dan menyesuaikan dengan kondisi sekarang" kata Gufron.

Dengan beragam pelatihan, bimbingan hingga bantuan modal yang diberikan kepada penyandang disabilitas, Gufron melihat terdapat satu kendala besar yang hingga kini belum ada jalan keluarnya, yakni pasar produksi dari barang-barang yang dihasilkan.

Para penyandang disabilitas yang dilatih menjahit, membuat kerajinan tangan, memproduksi makanan, minuman dan sebagainya pada umumnya terhambat ketika menjangkau pasar.

Kondisi tersebut tak jarang membuat mereka patah arang karena telah berjuang keras sejak awal hingga menghasilkan suatu barang, namun tidak ada pembeli. Oleh sebab itu, Gufron berharap pemerintah melalui kementerian terkait dapat mencarikan jalan keluar terkait pemasaran aneka produk tersebut.

"Misalnya teman-teman ini bikin batik, tapi tidak ada yang membeli, mereka tidak hanya sedih tapi juga merugi," ujarnya.

Patuh protokol kesehatan

Sebagai salah satu kelompok yang cukup rentan terinfeksi virus corona jenis baru atau COVID-19, penyandang disabilitas menyadari betul posisi mereka harus betul-betul taat akan protokol kesehatan sebagaimana arahan pemerintah.

Hingga saat ini, kata Gufron, PPDI belum menerima adanya data penyandang disabilitas yang meninggal karena COVID-19.

"Alhamdulillah tidak ada ya, tapi kalau di daerah saya belum dapat laporan dan semoga saja tidak ada," ujarnya.

Namun, ia membenarkan terdapat beberapa penyandang disabilitas yang terdata oleh organisasi yang dipimpinnya tersebut terpapar COVID-19, tetapi berhasil sembuh dan telah pulih.

"Bahkan ada yang kena dua kali, tapi sembuh kembali," kata dia.

Ia memahami penanganan penyandang disabilitas bila terpapar COVID-19 bukanlah perkara mudah, sebab tenaga kesehatan menangani dua persoalan kesehatan sekaligus.

Oleh karena itu, ia terus aktif mengingatkan para penyandang disabilitas di Tanah Air agar betul-betul menjalankan protokol kesehatan dengan benar serta disiplin dengan kesadaran kolektif.

Rata-rata mereka yang terpapar ialah tunanetra dan pengguna kursi roda. Penanganan pun dilakukan secara isolasi mandiri hingga isolasi di panti-panti rehabilitasi.

Tanpa perbedaan

Menteri Sosial (Mensos) RI Juliari Peter Batubara telah menegaskan momentum Hari Disabilitas Internasional (HDI) hendaknya dimaknai masyarakat dengan tanpa membedakan antara penyandang disabilitas dengan masyarakat normal lainnya.

Sebab, dalam kehidupan bermasyarakat semua individu adalah sama. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa ada diskriminasi apapun. Apalagi, sebagai negara yang menjunjung tinggi Bhineka Tunggal Ika, masyarakat harus benar-benar memahami dan memaknai arti dari semboyan tersebut.

"Sebagai satu bangsa kita adalah satu, tidak membeda-bedakan yang normal maupun disabilitas," kata dia.
Menteri Sosial (Mensos) RI Juliari Peter Batubara (empat dari kanan) menyerahkan bantuan kaki palsu kepada penyandang disabilitas di Jakarta beberapa waktu lalu. (ANTARA/Muhammad Zulfikar)
Pemerintah terus bertekad dalam upaya pembangunan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter dan berdaya saing. Dengan kata lain, tidak boleh ada satu pun anak bangsa yang tertinggal, termasuk penyandang disabilitas, baik dalam hal pendidikan, sosial, kebudayaan, teknologi dan sebagainya. Sebab, semua memiliki hak dan kesempatan yang sama.

Meskipun memiliki tekad dan cita-cita tanpa perbedaan, Ari sapaan akrab Mensos, mengakui masih saja ditemukan bentuk diskriminasi dari masyarakat kepada penyandang disabilitas.

Perbuatan tersebut jelas tidak baik karena tidak sejalan dengan cita-cita pembangunan sumber daya manusia yang unggul tanpa perbedaan apalagi ditinggalkan.

Secara umum, peringatan HDI 2020 mengangkat tema besar "membangun kembali kehidupan yang lebih baik, lebih inklusif, lebih aksesibel dan berkelanjutan pascapandemi COVID-19". Dengan tema yang diusung tersebut diharapkan apa yang digaungkan betul-betul terlaksana, terutama bagi kelompok disabilitas.

Sebagai contoh kecil tanpa perbedaan ialah pembangunan fasilitas publik yang ramah disabilitas. Keberadaan fasilitas bagi orang-orang yang berkebutuhan khusus akan sangat bermanfaat.

Mensos Juliari juga menyoroti hal itu dengan meminta setiap daerah untuk menyiapkan fasilitas yang mendukung kemudahan bagi penyandang disabilitas semaksimal mungkin guna menunjang aktivitas sehari-hari.

"Fasilitas transportasi dan fasilitas publik lainnya agar benar-benar diperhatikan ramah disabilitas," kata Mensos ke-30 tersebut.

Dengan memperhatikan keberadaan fasilitas publik yang ramah disabilitas, maka tagline Indonesia Inklusi benar-benar dapat terwujud dengan baik. Apalagi, sejatinya penyediaan fasilitas tersebut telah dijamin dalam undang-undang sebagai wujud kehidupan yang berkeadilan tanpa perbedaan.

Perayaan Hari Disabilitas Internasional yang puncaknya jatuh pada 3 Desember hendaknya terus membawa perubahan yang membangun dan positif bagi semua masyarakat terutama penyandang disabilitas. Tanpa perbedaan, menuju Indonesia Emas 2045.

Pewarta : Muhammad Zulfikar
Editor: Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar