BP2MI dorong semua pihak berkolaborasi lindungi pekerja migran

id perlindungan PMI,pekerja migran Indonesia

BP2MI dorong semua pihak berkolaborasi lindungi pekerja migran

Munas Apjati 2020-2024 yang diselenggarakan di Bandung pada 27 hingga 29 November 2020. (ANTARA/HO- dok pri)

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mendorong semua pihak untuk berkolaborasi bersama pemerintah untuk melindungi pekerja migran Indonesia (PMI).

“Saya berharap semua pihak untuk berkolaborasi dalam memberikan perlindungan PMI dan mendukung modernisasi sistem yang telah dicanangkan,” ujar Benny dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia mengucapkan selamat atas terpilihnya Ayub Basalamah sebagai Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati).

Benny menambahkan Presiden Jokowi dalam pembukaan Munas Apjati telah menegaskan tidak akan memberikan toleransi sedikitpun terhadap keberadaan jaringan mafia yang mengambil manfaat tidak wajar dari PMI.

Baca juga: Dubes Hermono: Mengelola uang jadi persoalan pekerja migran

Baca juga: Penyiksaan WNI kembali terjadi, Kemlu RI panggil dubes Malaysia


Semua pihak dari hulu sampai hilir harus terlibat dalam upaya perlindungan, mulai dari aparat di tingkat desa sampai ke Pemda, perusahaan tenaga kerja, lembaga-lembaga pendidikan, BP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan, Kepolisian, dan Imigrasi, serta Duta Besar dan Kementerian Luar Negeri.

BP2MI memiliki komitmen yang sangat kuat untuk menyatakan perang terhadap sindikat pengiriman ilegal PMI.

“BP2MI tidak akan pernah menghentikan peperangan ini, kecuali para sindikat tersebut kembali ke jalan yang benar dan tidak melakukan kejahatan pengiriman PMI secara ilegal,” kata dia.

Benny menambahkan, Presiden Jokowi telah meminta semua pihak harus terlibat secara sinergis untuk membuat PMI mampu bersaing di pasar global, untuk melindungi hak-hak PMI, untuk menyejahterakan PMI dan keluarganya, dan menjadikan PMI menjadi duta bangsa Indonesia di masyarakat internasional.

“Presiden meminta Apjati agar bersinergi dengan pemerintah dalam mewujudkan PMI yang memiliki kompetensi untuk bersaing di pasaran internasional,” ujarnya.

Dia menjelaskan keselamatan, kemerdekaan dan kesejahteraan PMI adalah perlindungan yang menjadi hukum tertinggi yang harus ditegakkan semua pihak. Untuk mewujudkan pelindungan PMI secara menyeluruh sebagai warga negara VVIP yang perlu dilindungi dari ujung rambut hingga ujung kaki.

"Pemerintah sadar memiliki berbagai keterbatasan. Tidak mungkin tata kelola penempatan dan pelindungan PMI dilakukan sendiri oleh pemerintah," ujarnya.

Dampaknya, sinergi dan kolaborasi, kerjasama dan sama-sama bekerja antara BP2MI dan asosiasi P3MI berbasis sistem IT, menjadi penting dan strategis dalam menjawab tantangan-tantangan ke depan.

"Saya melihat bahwa baru Apjati yang membangun sistem IT itu ketika saya mengunjungi Apjati,” ucap Benny.*

Baca juga: LSM: Seorang pekerja migran Indonesia disiksa majikan

Baca juga: RI kecam terulangnya kasus penyiksaan pekerja migran di Malaysia


Pewarta : Indriani
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar