Kemarin, Prabowo merasa dikhianati Edhy hingga Wapres terkait DOB

id Politik kemarin,Wapres Ma'ruf Amin,DOB,Prabowo Subianto,Edhy Prabowo,aa

Kemarin, Prabowo merasa dikhianati Edhy hingga Wapres terkait DOB

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo memperbaiki posisi masker saat menyampaikan hak jawab atas pemberitaan Majalah Tempo di Jakarta, Jumat (4/12/2020). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.

Jakarta (ANTARA) - Berita politik yang terjadi pada Jumat (4/12) namun masih menarik untuk disimak hari ini, mulai dari Prabowo merasa dikhianati Edhy Prabowo hingga penjelasan Wakil Presiden Ma’ruf Amin terkait keputusan pemerintah untuk menunda pemekaran daerah.

Berikut rangkuman selengkapnya


1. Prabowo Subianto merasa dikhianati Edhy Prabowo
Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, ,Prabowo Subianto, merasa dikhianati mantan ajudannya, Edhy Prabowo, yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selengkapnya di sini:

2. Debat kedua, Gibran tangani COVID-19 gunakan teknologi mutakhir
Calon Wali Kota Surakarta nomor urut 1 Gibran Rakabuming Raka akan menggunakan peralatan teknologi mutakhir dalam menangani penyebaran COVID-19, dalam debat putaran kedua Pilkadda Surakarta 2020, di Studio TV lokal di Solo, Kamis malam.

Selengkapnya di sini:

3. Syarief Hasan: Provokasi Benny Wenda harus ditindak tegas
Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan meminta pemerintah Indonesia memberikan tindakan keras terhadap tindakan provokatif Benny Wenda yang mendeklarasikan kemerdekaan Papua Barat.

Karena tidak ada satu orangpun atau golongan manapun yang boleh mengklaim secara sepihak tanah air Indonesia, kata Syarief Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya di sini:

4. Mendagri ingatkan para pihak ciptakan pilkada aman-bebas COVID-19
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berharap para pihak bersama-sama menciptakan pemilihan kepala daerah (pilkada) aman dan bebas penularan COVID-19.

Selengkapnya di sini:

5. Ma'ruf Amin: Moratorium pemekaran daerah, banyak DOB belum mandiri
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan keputusan pemerintah untuk menunda pemekaran daerah baru disebabkan masih banyak daerah otonom baru, yang dibentuk sejak 1999 hingga 2014, belum dapat mandiri secara finansial.

Selengkapnya di sini:


Pewarta : Imam Budilaksono
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar