"Dengan kondisi ini kita harus kerja ekstra keras dan lebih serius, sehingga pengambilan kebijakan bisa tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat," katap Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan usai Rakor Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun Anggaran 2020 di Aula Tegar Beriman, Cibinong, Bogor, Selasa (8/12).
Menurutnya, pada tahun anggaran 2021 seluruh anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) akan menggunakan satu sumber data, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk digunakan sebagai sasaran intervensi kegiatan penanggulangan kemiskinan.
Baca juga: Jelang pemakaman anggota FPI, Bupati Bogor siagakan pengamanan
Baca juga: Efek pandemi, warga miskin di Bogor bertambah jadi 9,26 persen
"Penentuan lokus dan sasaran harus terpadu dari berbagai program atau kegiatan perangkat daerah, sehingga upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bogor diharapkan lebih terarah, terukur, terpadu, terintegrasi dan lebih tepat sasaran,” kata Iwan.
Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor, Jawa Barat mencatat ada penambahan warga miskin di wilayah itu menjadi 9,26 persen efek dari pandemi COVID-19.
"Sesuai data BPS (Bada Pusat Statistik). Kami ingin kemiskinan turun. Tapi karena efek pandemi jadi naik lagi. Pada triwulan kedua, kondisi kemiskinan ditargetkan 6,78 persen, tapi kondisi saat ini 9,26 persen. Ada peningkatan," ungkap Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor Suryanto di Cibinong, Bogor, Senin (7/12).
Angka kemiskinan tersebut anjlok drastis selama pandemi COVID-19, dari 7,14 menjadi 9,26 persen hingga Juni 2020.
Menurutnya, dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 Kabupaten Bogor, angka kemiskinan itu ditargetkan mampu ditekan menjadi 6,23 persen pada 2023. Namun, bencana alam pada awal 2020 disusul pandemi COVID-19 membuat Pemkab Bogor merevisi target.
Baca juga: Bogor dikepung bencana angin kencang, longsor, hingga pohon tumbang
Baca juga: Kabupaten Bogor minta anggarkan bansos ke provinsi dan pusat
"Ya harus realistis. Karena diprediksi pandemi ini masih berlangsung hingga Idul Fitri 2021. Kita tidak bisa memaksakan target itu. Karena ini berpengaruh pada capaian kinerja kepala daerah nanti di akhir masa jabatan," kata Suryanto.(KR-MFS).
Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2020
