Guterres, yang menutup acara pembukaan, mengatakan solidaritas merupakan faktor penting yang memungkinkan negara-negara dunia dapat bekerja sama memelihara perdamaian, mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, dan memenuhi hak asasi manusia untuk semua, khususnya selama pandemi COVID-19.
Lewat sambutannya, ia menjelaskan pandemi mengungkap kenyataan bahwa banyak negara yang ada dalam kondisi rapuh. COVID-19, yang saat ini telah menewaskan lebih dari satu juta jiwa di seluruh dunia, tidak hanya menyebabkan krisis kesehatan, tetapi juga resesi ekonomi dan krisis kemanusiaan di banyak negara.
Oleh karena itu, solidaritas antarnegara harus diperkuat oleh negara-negara di dunia, demikian isi sambutan Guterres.
Dalam kesempatan itu, ia turut mengapresiasi penyelenggaraan Bali Democracy Forum dan mengatakan pertemuan tersebut menunjukkan pentingnya menjaga nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan, keterbukaan, dan sikap saling menghormati satu sama lain, khususnya selama pandemi.
Ia mengingatkan organisasi masyarakat sipil, media, dan komunitas ilmiah harus jadi bagian dari pemecahan masalah, khususnya dalam upaya mengatasi pandemi.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi juga menekankan pentingnya memperkuat solidaritas demi menjaga nilai-nilai demokrasi di tengah situasi pandemi.
Menurut dia, solidaritas harus dimaknai sebagai bentuk kepedulian bahwa pemenuhan terhadap hak-hak individu diikuti oleh tanggung jawab terhadap kepentingan bersama.
"Solidaritas mengajarkan kita untuk peduli satu sama lain," kata Retno saat menyampaikan sambutan secara langsung di Nusa Dua, Bali, hari ini.
Ia menekankan solidaritas merupakan kunci penanganan pandemi, mulai dari tingkat daerah sampai dunia. Tidak hanya itu, solidaritas juga jadi faktor kunci yang menentukan bahwa demokrasi dapat jadi alasan untuk bersatu menghadapi pandemi.
Di samping menlu RI dan sekjen PBB, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus juga menyampaikan kata sambutan pada pembukaan Bali Democracy Forum ke-13.
Bali Democracy Forum merupakan pertemuan lintas negara dan lintas lembaga yang bertujuan menempatkan demokrasi sebagai agenda utama rencana pembangunan negara-negara di Asia Pasifik. BDF, yang digagas dan digelar rutin tiap tahun oleh Indonesia sejak 2008, telah diikuti oleh lebih dari 50 negara sebagai peserta, 73 negara sebagai pengamat dan 10 organisasi internasional.
Berbeda dari penyelenggaraan sebelumnya, BDF pada tahun ini digelar secara virtual dan tatap muka di Nusa Dua, Bali, selama satu hari penuh. Untuk pertemuan virtual, setidaknya ada lebih dari 500 peserta dari 69 negara dan empat organisasi internasional yang mengikuti berbagai rangkaian acara.
Sementara untuk pertemuan tatap muka, ada 44 perwakilan dari 26 negara dan tiga organisasi internasional.
Menlu Retno memastikan seluruh rangkaian acara digelar dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.
"Jadi semua pihak yang berada di dalam kegiatan ini, baik delegasi maupun panitia, semuanya tanpa terkecuali telah melakukan PCR test dan hasilnya negatif," ujar dia menjelaskan.
Baca juga: Menlu buka BDF ke-13, tekankan pentingnya jaga demokrasi saat pandemi
Baca juga: BDF diharapkan perkuat praktik demokrasi di negara-negara Asia Pasifik
Baca juga: Sekjen PBB, dirjen WHO akan beri sambutan pada BDF tahun ini
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2020
