Adnan Anwar: Dakwah kultural menjaga harmoni dalam beragama

id Instruktur Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PKPNU) Nasional Dr Adnan Anwar MA

Adnan Anwar: Dakwah kultural menjaga harmoni dalam beragama

Instruktur Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PKPNU) Nasional Dr Adnan Anwar MA. ANTARA/HO-BNPT/am.

Jakarta (ANTARA) - Instruktur Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PKPNU) Nasional Adnan Anwar mengatakan berdakwah dengan metode dakwah kultural, yaitu menggunakan pendekatan kultur dan budaya nusantara, dapat menjaga harmoni dalam beragama.

"Di Nusantara ini terjadi harmoni beragama itu karena strategi yang tepat, yakni dakwah kultural itu," kata Dr. Adnan Anwar, M.A. di Jakarta, Kamis.

Meskipun di dalam konteks Islam dikenal ada amar makruf nahi mungkar,  yaitu amar makruf itu menyiarkan perbuatan yang baik dan nahi mungkar itu mencegah kejahatan yang kemungkaran. Akan tetapi, nahi mungkarnya juga dengan ilmu bil makruf, mencegah kemungkaran dengan cara-cara yang baik dan santun

Adnan mencontohkan bahwa pada zaman almarhum K.H. As’ad Syamsul Arifin yang merupakan Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Salafiyah Syafi'iyah di Situbondo, kemudian almarhum K.H. Ali Ma’shum (Rais Aam Syuriyah PBNU periode 1980–1984) itu ketika mengkritik pemerintahan zaman presiden ke-2 RI H.M. Soeharto itu tidak menggunakan metode terbuka, tetapi langsung tabayun mendatangi Pak Harto, sapaan akrab Jenderal Besar H.M. Soeharto.

Baca juga: MUI sesalkan meninggalnya simpatisan FPI

Mereka datang langsung bersilaturahmi dengan Pak Harto dan bertabayun terhadap masalah yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia.

"Jadi, mereka itu tidak mau melakukan konfrontasi terbuka terhadap pemerintah. Mereka tahu betul bahwa fatwanya ulama itu memiliki pengaruh luar biasa terhadap umat," kata tokoh pemuda NU itu.

Dengan cara-cara seperti itu, menurut dia, membuat stabilitas negara tetap terjaga dengan baik.

Namun, dia menyayangkan metode tabayun yang tertutup ini sudah mulai ditinggalkan, apalagi oleh orang-orang atau kelompok yang mengaku sebagai ulama tetapi tidak menggunakan cara-cara ulama yang benar di dalam menyelesaikan masalah itu.

"Mereka ibaratnya sekarang ini menggunakan metode jalanan sehingga situasi negara dan bangsa itu menjadi ruwet dan rusuh pada hari ini. Mereka yang mengaku sebagai ulama ini tidak menggunakan cara-cara ulama yang benar sehingga tidak menyelesaikan masalah," katanya menegaskan.

Selain itu, mantan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PBNU ini juga menyampaikan bahwa ada ulama yang menyelesaikan masalah kepada orang yang awam dengan cara-cara atau pidato yang menyebarkan kebencian.

"Hal ini tentunya tidak benar," ujarnya.

Baca juga: Inayah Wahid: Keberagaman adalah kekuatan demokrasi

Ia menegaskan bahwa ulama ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi sebagai Al Ulama Warosatul Anbiya atau pewaris para nabi.

"Nah, para ulama kita inilah yang pada saat negara ini merdeka, mereka bersepakat dengan para pendiri bangsa untuk mendirikan negara yang berbasis negara Pancasila. Tidak memilih negara berbasis agama, tetapi negara berbasis Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945," tutur salah satu pendiri situs NU Online itu.

Menurut dia, hal itu sangat luar biasa karena menghargai seluruh kelompok yang ada sehingga setiap kelompok, baik kelompok keagamaan maupun yang lain, memiliki kedudukan yang sama di depan hukum negara.

Dengan ideologi Pancasila, kata dia, secara otomatis telah mengedepankan prinsip-prinsip moderasi dalam masyarakat serta prinsip-prinsip dalam hubungan yang bersifat keragaman dan sebagainya.

"Karena memang para ulama itu sadar bahwa realitas dan entitas kita sebagai negara bangsa itu memang sudah berbeda sejak dahulu. Tidak kita memaksakan kehendak untuk satu kelompok ini. Inilah hasil kita pada hari ini bisa bertahan karena pikiran-pikiran besar ulama kita pada waktu itu sampai hari ini," katanya.

Pewarta : Joko Susilo
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar