Sebelumnya pada bulan ini, media nasional menyebut bahwa jaksa telah meminta Abe melapor secara sukarela untuk kasus melawan sekretarisnya tentang dana politik yang melibatkan sebanyak 40 juta yen (sekitar Rp5,4 miliar).
Kantor Abe belum memberikan respons mengenai hal ini, dan belum ada rincian lebih lanjut yang dilaporkan.
Baca juga: Jubir pemerintah Jepang: terlalu dini bicarakan era pasca-Abe
Baca juga: PM Jepang berencana umumkan kondisi kesehatannya pekan ini
Abe, yang mengundurkan diri dengan alasan kesehatan pada September lalu, berada dalam posisi sulit atas kecurigaan bahwa kantornya membantu pembiayaan pesta makan malam untuk para pendukungnya.
Hal tersebut mungkin merupakan pelanggaran atas aturan pendanaan--yang tekah dibantah secara keras oleh Abe ketika ia ditanyai di parlemen pada tahun lalu.
Di Jepang, politisi tidak diperkenankan memberikan apa pun kepada konstituen mereka yang dapat terhitung sebagai hadiah, dan aturan ini diberlakukan secara ketat. Tahun lalu, anggota kabinet Abe mengundurkan diri karena perkara pemberian hadiah--yang bahkan berupa melon, kepiting, dan kentang kepada para pendukung mereka.
Skandal Abe tersebut juga berisiko merusak kepemimpinan Perdana Menteri Yoshihide Suga saat ini, mengingat Suga merupakan pejabat yang dekat dengan Abe selama masa jabatan pada 2012-2020. Suga juga telah mendapat tekanan atas sikapnya terhadap pandemi, termasuk soal program subsidi perjalanan.
Selain itu, Suga mendapat kritik karena menghadiri pertemuan sosial akhir tahun setelah meminta masyarakat Jepang untuk menghindari kegiatan semacam itu demi mencegah kenaikan kasus COVID-19 lebih lanjut.
Sumber: Reuters
Baca juga: Shinzo Abe kunjungi Kuil Yasukuni, pertama kali sejak 2013
Baca juga: Abe putuskan mundur dari jabatan PM Jepang akibat masalah kesehatan
Penerjemah: Suwanti
Editor: Mulyo Sunyoto
Copyright © ANTARA 2020
