Jakarta (ANTARA) - Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto menyampaikan vaksinasi Covid-19 yang akan dilaksanakan di Tanah Air harus tetap diimbangi dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat.

"Bapak Presiden tentu berharap bahwa kegiatan vaksinasi maupun kedisiplinan masyarakat itu harus berjalan seiring, karena seluruhnya itu dengan vaksinasi tetap kedisiplinan masyarakat itu harus tetap dijaga,” kata Airlangga yang juga Menko Perekonomian dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Airlangga menegaskan protokol kesehatan masih tetap berlaku bagi masyarakat, meski vaksinasi sudah dijalankan.

Ia menambahkan program vaksinasi yang akan berjalan 15 bulan untuk 182 juta rakyat Indonesia itu tetap memerlukan waktu agar bisa efektif memberikan imun.

Baca juga: Presiden Jokowi dijadwalkan jalani vaksinasi COVID-19 pada 13 Januari

Pemerintah, lanjut dia, juga terus mendorong peningkatan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga tetap menghindari kerumunan.

Gaya hidup seperti ini, kata Menko, masih tetap menjadi rujukan selama pandemi dinyatakan belum berakhir. Bahkan pemerintah akan kembali mendorong penerapan protokol kesehatan melalui operasi kedisiplinan atau operasi yustisi di berbagai daerah. Vaksinasi tanpa diimbangi kedisiplinan 3M, akan mubazir.

"Dengan vaksinasi disiplin tetap perlu, karena Covid-19 ini masih ada di global. Pandemi global ini belum berakhir," tegas Airlangga.

Tercatat selama Desember 2020, telah terjadi lonjakan kasus aktif yang signifikan. Bahkan jumlah kasus aktif per 3 Januari sudah mencapai 110.679 kasus.

Baca juga: Presiden ingin vaksinasi COVID-19 bisa selesai kurang dari setahun

Guna mengantisipasi lonjakan yang kemungkinan bisa terjadi, Airlangga menyampaikan, pemerintah kini terus mengoptimalisasikan tempat tidur di rumah sakit di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan agar bisa menampung lonjakan kasus yang mungkin terjadi.

"Pemerintah pusat akan melakukan realokasi perawatan di rumah sakit-rumah sakit, di mana alokasi untuk penanganan Covid-19 ditingkatkan menjadi 30 persen dan Pak Menteri Kesehatan akan mempersiapkan hal tersebut," kata Airlangga.

Penambahan tenaga kesehatan (nakes) dari Kementerian Kesehatan juga menjadi fokus pemerintah. Terutama peningkatan jumlah perawat.

"Targetnya 10 ribu (tenaga kesehatan) dengan terutama peningkatan perawat sejumlah 7.900 orang dari 141 fasilitas kesehatan," ujarnya.

Pemerintah juga mendorong penguatan implementasi tata laksana protokol kesehatan Covid-19, terutama di fasilitas kesehatan nonrujukan. Juga diperlukan penerapan 3T (Testing, Tracing, dan Treatment) secara tepat sasaran.

"Pemerintah terus mendorong peningkatan daripada surveillance, baik itu tes, lacak, maupun isolasi," kata Airlangga.

Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2021