Pengamat: Menteri Kelautan harus berani tampilkan terobosan

id perikanan budidaya,kkp,aa

Pengamat: Menteri Kelautan harus berani tampilkan terobosan

Petambak memberi pakan udang vanamei di lahan tambak Desa Singajaya, Indramayu, Jawa Barat, Jumat (9/10/2020). ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/wsj.

Jakarta (ANTARA) - Pengamat sektor perikanan dan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menyatakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono harus berani menampilkan kebijakan terobosan yang nyata.

"Belum terlihat upaya strategis yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berkenaan dengan pemulihan marwah instansi maupun ikhtiar terobosan untuk menggiatkan kembali usaha perikanan di tengah pandemi," kata Abdul Halim di Jakarta, Sabtu.

Mengenai upaya Trenggono yang menyatakan ingin fokus kepada budidaya perikanan, Abdul Halim menyatakan bahwa fokus kepada budidaya perikanan telah lama dilakukan KKP.

Hal itu, ujarnya disebabkan oleh tren di berbagai kawasan di dunia terkait meningkatnya produksi perikanan di sektor budidaya ketimbang sektor perikanan tangkap.

"Sudah sejak lama memang aquaculture (budidaya) menjadi fokus para Menteri Kelautan dan Perikanan sebelumnya," kata Abdul Halim.

Baca juga: KKP: Pembudidaya ikan merasakan nilai tambah ekonomi

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan fokus untuk menggenjot produktivitas sektor perikanan budidaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga keberlanjutan, dan meningkatkan pendapatan negara.

Menteri Trenggono menegaskan pengembangan subsektor perikanan budidaya menjadi prioritas utamanya saat ini.

"Jadi kenapa saya bilang kita harus kembangkan budidaya, di luar negeri seperti itu. Australia, Norwegia, Jepang juga Vietnam sektor perikanan budidayanya sudah berkembang," kata Menteri Kelautan dan Perikanan.

Salah satu strategi Menteri Trenggono dalam menggenjot produksi perikanan budidaya adalah dengan mengoptimalkan peran unit pelaksana teknis (UPT) KKP, khususnya yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB).

Sebab, lanjutnya, UPT diisi oleh sumber daya manusia yang mumpuni di bidang tersebut sekaligus memiliki lahan yang bisa dikelola menjadi tempat budidaya.

Saat ini, ujar dia, banyak negara yang mengandalkan sektor perikanan budidaya dan tidak lagi bertumpu pada hasil tangkapan di alam yang bila dieksplorasi terus menerus akan mempengaruhi keberlanjutan ekosistem.

Baca juga: Menteri Kelautan targetkan RI jadi produsen udang vaname terbesar

Sementara itu, Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto merasakan pembudidaya ikan pada saat ini merasakan nilai tambah ekonomi karena berbagai kebijakan yang memperbaiki efisiensi usaha sektor kelautan dan perikanan.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto mengatakan bahwa peningkatan angka Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) menunjukkan adanya perbaikan efisiensi usaha yang dipicu oleh semakin membaiknya harga komoditas utama budidaya.

Slamet mengemukakan bahwa BPS mencatat adanya perbaikan struktur ekonomi masyarakat pembudidaya ikan di penghujung tahun 2020. Tercatat Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) bulan Desember 2020 senilai 101,24 naik 0,58 poin dibanding bulan November yang mencapai 100,65.

Di samping itu, Nilai Tukar Usaha Pembudidayaan Ikan (NTUPi) juga naik 0,77 poin dari periode November sebesar 100,94 menjadi 101,72 pada bulan Desember 2020 lalu.

Baca juga: KKP akan bangun sentra budi daya perikanan sebagai sumber ekonomi

Baca juga: Menteri Trenggono genjot produktivitas sektor perikanan budi daya

Pewarta : M Razi Rahman
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar