Pemerintah minta sidang pengujian UU Cipta Kerja ditunda

id Sidang Mahkamah Konstitusi,Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), uu cipta kerja

Pemerintah minta sidang pengujian UU Cipta Kerja ditunda

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) (ANTARA FOTO/Fanny Octavianus)

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah meminta sidang pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ditunda karena membutuhkan waktu untuk menyusun keterangan.

Sidang tersebut sedianya diagendakan untuk mendengar keterangan dari DPR dan pemerintah, tetapi DPR berhalangan hadir dan pemerintah dalam kesempatan itu meminta penundaan.

"Kami mewakili dari pemerintah menyampaikan permohonan untuk penundaan sidang berhubung kami masih memerlukan waktu yang cukup untuk menyusun keterangan dari pemerintah atas permohonan dari pemohon," ujar Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat Kemenko Perekonomian I Ketut Hadi Priatna dalam sidang secara daring di Jakarta, Senin.

Menanggapi permintaan penundaan itu, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengingatkan lembaga yang dipimpinnya akan mulai menggelar sidang sengketa hasil pilkada pada 26 Januari 2021.

Baca juga: Kemnaker sempurnakan empat RPP klaster ketenagakerjaan UU Cipta Kerja
Baca juga: RPP Ciptaker Sektor kehutanan dinilai tak berpihak ke petani sawit
Baca juga: UU Cipta Kerja dinilai berikan pendampingan dan perlindungan bagi UMKM


Khawatir penundaan sidang akan cukup lama, kuasa hukum pemohon Imam Nasef meminta agar majelis hakim menolak keterangan yang akan disampaikan oleh pemerintah dan DPR.

"Dengan segala hormat, kami berposisi pada menolak keterangan yang akan disampaikan oleh pemerintah dan/atau DPR dan kami mohon agar Majelis Yang Mulia untuk menyatakan tidak diterima karena beberapa alasan," tutur Imam Nasef.

Permintaan itu disebut akan dibahas lebih lanjut majelis hakim.

Adapun permohonan pengujian UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu diajukan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama sejumlah organisasi serikat pekerja.

Para pemohon mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 UU Cipta Kerja.

Hal-hal yang dipersoalkan dalam pasal-pasal tersebut adalah tenaga kerja asing, jaminan sosial, lembaga pelatihan kerja, pelaksanaan penempatan tenaga kerja, perjanjian kerja waktu tertentu, waktu kerja, pekerja alih daya, cuti, upah minimum dan pengupahan.

Pewarta : Dyah Dwi Astuti
Editor: M Arief Iskandar
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar