PHRI Sulsel datangi DPRD Pemkot Makassar pertanyakan dana hibah PEN

id pen,hotel sulsel

PHRI Sulsel datangi DPRD Pemkot Makassar pertanyakan dana hibah PEN

Ketua Komisi B DPRD Makassar William Laurin (dua dari kanan) dan Ketua PHRI Sulsel Anggiat Sinaga (kiri) saat membahas upaya-upaya dalam pengajuan kembali dana hibah untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada bidang pariwisata yang tidak kunjung cair hingga akhir 2020, Rabu (3/2/2021). ANTARA/Muh Hasanuddin

Makassar (ANTARA) - Sekitar seratus orang anggota Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan mendatangi kantor DPRD Makassar dan rumah jabatan Wali Kota Makassar untuk mempertanyakan sekaligus mengupayakan agar dana hibah pemulihan ekonomi nasional (PEN) bisa kembali dicairkan.

Ketua PHRI Sulsel Anggiat Sinaga di Makassar, Rabu, mengatakan, tidak mengetahui apa yang menjadi kendala dari Pemerintah Kota Makassar sehingga dana hibah itu belum kunjung cair hingga akhir 2020.

Baca juga: Kejati Sumut usut oknum pejabat selewengkan dana PEN di Tapanuli Utara

"Kami ke sini (DPRD dan Pemkot) untuk mempertanyakan itu dan mencari solusi agar dana hibah itu bisa kembali diperjuangkan untuk kelangsungan usaha perhotelan dan restoran ke depannya," ujarnya.

Anggiat yang juga General Manager di Hotel Claro Makassar itu menyatakan, okupansi hotel selama ini  terjun bebas dibanding sebelum pandemi.

Ia mengatakan, sejak adanya pelonggaran dan usaha perhotelan serta restoran kembali dibuka, tingkat okupansi hanya berkisar 15 hingga 25 persen.

Baca juga: Menkeu: Ada indikasi kebutuhan mendesak Rp76,7 triliun tangani pandemi

Padahal, kata dia, okupansi hotel sebelum pandemi selalu berada di angka 40 persen ke atas. Namun dengan adanya stimulan dan subsidi melalui dana hibah dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), usaha perhotelan dinilainya bisa kembali bernafas lega.

"Dana hibah yang digelontorkan pemerintah pusat melalui Kemenparekraf itu menjadi harapan terakhir kami di tengah pandemi ini. Karena dengan okupansi 20 atau 25 persen, itu akan sulit bagi kami dalam mengatur keuangan operasional maupun membayar upah para karyawan," katanya.

Karenanya, dirinya berharap agar Pemerintah Kota Makassar maupun DPRD Makassar bisa melakukan upaya-upaya agar dana hibah yang belum cair di 2020 bisa dicairkan pada 2021.

Baca juga: Sri Mulyani sebut anggaran PEN 2021 Rp553,1 triliun berpotensi naik

Ketua Komisi B DPRD Makassar William Laurin yang menerima para pengunjuk rasa dari PHRI Sulsel mengaku sangat menyayangkan lambannya proses administrasi dari dinas terkait sehingga anggaran tidak kunjung cair hingga berakhirnya tahun 2020.

"Yang pasti kami sangat sayangkan itu dan Makassar adalah satu-satunya kota di Indonesia yang tidak cair dana hibahnya. Ini adalah preseden buruk, tetapi kami di DPRD akan terus men-support agar dana hibah bisa kembali dicairkan di tahun 2021," ucapnya.

Pewarta : Muh. Hasanuddin
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar