Pj Wali Kota ajak PHRI ke Kemenkeu untuk konsultasikan dana PEN

id PEN,dana hibah,Kemenkeu,PHRI

Pj Wali Kota ajak PHRI ke Kemenkeu untuk konsultasikan dana PEN

Unjuk rasa yang dilakukan anggota PHRI Sulsel di Kawasan DPRD Kota Makassar, Rabu (3/2/2020). ANTARA Foto/HO/PHRI Sulsel

Makassar (ANTARA) - Pejabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin mengajak Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan Anggiat Sinaga ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengonsultasikan dana hibah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang menjadi bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Kami sudah membahas ini bersama kawan-kawan dari PHRI Sulsel dan saya mengajak beberapa orang dari PHRI agar kita sama-sama menghadap konsultasikan ulang dana hibah ini," ujar Rudy Djamaluddin di Makassar, Rabu.

Ia mengatakan, keterlambatan dalam proses administrasi oleh dinas terkait terhadap sejumlah penerima manfaat membuat proses verifikasi terhambat hingga akhirnya tenggat waktu yang dipersyaratkan telah berlalu.

Rudy Djamaluddin menyatakan, tidak cairnya dana hibah untuk hotel dan restoran hingga akhir 2020 membuat pengusaha hotel kecewa sehingga melakukan unjuk rasa ke Pemkot Makassar dan DPRD Makassar.

Menurut dia, proses administrasi yang kurang lengkap membuat segalanya terlambat. Karena itu, ia pun berencana ke Jakarta untuk konsultasikan dana hibah itu dan berharap anggarannya bisa dicairkan.

"Kita tidak berhenti di situ karena kita akan upayakan langkah-langkah yang bisa ditempuh. Dan kita akan balas surat dari Kemenparekraf yang secara tersirat itu tidak bisa dialihkan ke tahun 2021," katanya.

Baca juga: PHRI Sulsel datangi DPRD Pemkot Makassar pertanyakan dana hibah PEN
Baca juga: PHRI: 1.257 karyawan hotel di Sulsel dirumahkan dampak COVID-19
Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin. ANTARA/Suriani Mappong
Rudy Djamaluddin yang juga Kepala Dinas PUPR Sulawesi Selatan akan menempuh mekanisme lainnya, yakni dengan konsultasi ke Kemenkeu agar bisa mendapatkan keputusan baru yang memang secara regulasi memiliki kewenangan tersebut.

"Kemenkeu secara regulasi memiliki kewenangan itu dan membuat petunjuk teknis (juknis) dalam memanfaatkan dana hibah dari pusat," katanya.

Ketua PHRI Sulsel Anggiat Sinaga usai melakukan rapat tertutup dengan Pehabat (Pj) Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin beserta para dinas terkait mengaku akan menempuh semua mekanisme dan upaya agar dana hibah itu bisa dicairkan.

"Kami akan berusaha terus dan menempuh semua mekanismenya supaya dana hibah yang tidak cair di akhir 2020 kemarin bisa dicairkan tahun ini," kata Anggiat.

Pewarta : Muh. Hasanuddin
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar