Cilacap (ANTARA) - Unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah se-Nusakambangan dan Cilacap mencanangkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM).

Pencanangan tersebut ditandai dengan pembacaan Deklarasi Janji Kinerja dan penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM UPT Kanwil Kemenkumham Jateng se-Nusakambangan dan Cilacap yang disaksikan Pelaksana Tugas Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng Lucky Agung Binarto dan pejabat Kejaksaan Negeri Cilacap di Wisma Sari, Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Senin.

Penandatanganan komitmen bersama tersebut dilakukan oleh sembilan Kepala UPT Pemasyarakatan (Kepala Lembaga Pemasyarakatan) se-Nusakambangan dan Cilacap, Kepala Kantor Imigrasi Tempat Pemeriksaan Imigrasi Cilacap, Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Cilacap, dan Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Nusakambangan.

Baca juga: Kemenkumham canangkan pembangunan zona integritas di BPSDM

Saat ditemui wartawan usai acara, Plt Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng Lucky Agung Binarto mengatakan sengaja datang ke Nusakambangan untuk memberikan penguatan kepada para pegawai Kemenhumham di pulau itu.

"Saya sengaja datang kemari adalah satu, dalam rangka melihat dari dekat teman-teman di Nusakambangan karena saya baru menjabat pelaksana tugas (selama) satu minggu. Jadi, saya datang kepada teman-teman untuk memberikan penguatan dan di sini (ada) Deklarasi Janji Kinerja," katanya menjelaskan.

Ia mengatakan di dalam Deklarasi Janji Kinerja itu juga ada zona integritas untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBK/WBBM).

Terkait dengan hal itu, dia mengharapkan sembilan UPT Pemasyarakatan yang ada di Nusakambangan dan Cilacap, paling tidak separuhnya harus sudah mendapatkan predikat WBK/WBBM.

Baca juga: Lapas Surabaya deklarasikan pembangunan ZI menuju WBK-WBBM

"Utamanya WBK. Nah untuk itu, kami datang kemari untuk memberikan penguatan-penguatan bagaimana mereka berkinerja dalam memberikan pelayanan kepada warga binaan," katanya menegaskan.

Selain itu, kata dia, kedatangannya juga dalam rangka mengecek amanat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait dengan persiapan penambahan tiga UPT Pemasyarakatan di Nusakambangan.

Menurut dia, tiga UPT Pemasyarakatan yang merupakan lembaga pemasyarakatan berisiko tinggi itu diharapkan dapat terealisasi pada tahun 2021.

Disinggung mengenai UPT Kanwil Kemenkumham Jateng yang telah meraih predikat WBK/WBBM, dia mengatakan hingga saat ini sudah ada 16 kantor UPT, salah satunya Lapas Wanita Semarang.

"Saya berharap tahun ini bisa bertambah lagi yang memperoleh WBK dan WBBM," katanya.

Baca juga: Dua satker Kemenkum HAM Sulbar lolos zona integritas

Sementara saat memberi sambutan, Lucky memaparkan jargon diluncurkannya ketika baru menjabat Plt Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, yakni Komunikatif, Kompak, dan Solid (K2S).

Dalam hal ini, dia meminta seluruh UPT Kanwil Kemenkumham Jateng untuk selalu menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, kompak dalam bertugas, dan solid dalam mencapai tujuan positif.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2021