Palu (ANTARA) - Dalam rangka mempertahankan swasembada beras dan meningkatkan kesejahteraan petani di Sulawesi Tengah, pemerintah daerah setiap tahunnya memprogramkan pembangunan irigasi dan embung.

Infrastruktur itu sangat dibutuhkan dalam memacu peningkatan produksi dan kualitas dari hasil pertanian, terutama beras.

Karena itu, pembangunan irigasi dan embung di setiap sentra produksi menjadi salah satu prioritas.

Tidak bisa dipungkiri, Sulteng dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini berhasil menjaga ketahanan pangan.

Pemerintah pusat membantu pendanaan untuk pembangunan, perbaikan irigasi, termasuk pula pembangunan embung baru di beberapa titik sentra produksi beras.

Program pembangunan embung dilakukan secara berkesinambungan oleh pemerintah pusat dan daerah, karena saat musim kemarau berlangsung otomatis akan berdampak terhadap ketersediaan air untuk lahan persawahan dan pertanian lainnya serta juga kebutuhan masyarakat.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sulteng, Trie Iriyani Lamakampali mengatakan pada 2017, pemerintah provinsi Sulteng membangun sebanyak 58 unit embung di sejumlah daerah, termasuk di Kabupaten Banggai, Donggala, Poso dan Parigi Moutong serta Sigi.

Bupati Sigi, Mohammad Irwan Lapata mengatakan sangat mendukung program pembangunan embung untuk memenuhi kebutuhan lahan pertanian di daerah-daerah.

Selain pembangunan dan perbaikan irigasi, pembangunan embung juga perlu terus didorong agar petani tidak kesulitan air saat musim tanam.

Dengan begitu, embung bisa menjadi solusi menghadapi musim kemarau.

Salah satu langka yang dilakukan Pemkab Sigi menghadapi kekurangan air untuk areal lahan pertanian pangan dan lainnya di daerah itu dengan membangun sejumlah embung.

Ada beberapa embung yang dibangun Pemkab Sigi pada 2020. Salah satunya di Desa Doda, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi.

Pasca gempabumi dua tahun lalu, Pemkab Sigi juga mengalokasikan dana untuk perbaikan dan pembangunan irigasi rusak akibat gempa di Kecamatan Palolo dan Nokilalaki. Dua wilayah itu selama ini merupakan lumbung pangan di Kabupaten Sigi.

Bupati Irwan mengaku dalam dua tahun terakhir ini, pasca gempabumi 28 September 2018, sektor pertanian sudah berangsur-angsur pulih, meski tidak signifikan.

"Saya optimistis jika irigasi Gumbasa sudah selesai dibangun, Sigi akan kembali seperti sebelumnya, bahkan sektor pertanian akan tumbuh lebih baik lagi ke depan," kata Bupati Irwan.

Program pembangunan embung itu merupakan program strategis untuk penampungan air hujan atau sumber sumber mata air di tempat lain, sehingga ke depan program embung mampu mengantisipasi kekeringan di lahan pertanian.

Embung sangat dibutuhkan untuk mencegah lahan pertanian terendam saat musim hujan serta dapat dimanfaatkan sebagai pengairan lahan secara efektif dan efisien di musim kemarau. 

Bantuan

Sejumlah petani di Sigi mengatakan, selama ini tidak pernah kesulitan benih dan sarana produksi padi (saprodi) saat musim tanam (MT).

Setiap kali MT, petani mendapatkan bantuan bibit dan saprodi dari Pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten.

"Pemerintah juga membuka prasana jalan usaha tani sehingga petani tidak kesulitan mengangkut hasil panen dari kebun sampai ke desa dan selanjutya memasarkannya," kata Huber,petani asal Desa Lembantongoa, Kecamatan Palolo.

Marthen, seorang petani di Kecamatan Nokilalaki, mengatakan setiap kali MT, petani tidak pernah kesulitan mendapatkan benih, pupuk dan pestisida.

Petani tidak lagi harus mengeluarkan dana untuk membeli benih dan lainnya, sebab pemerintah setiap tahun menyalurkan bantuan kepada petani.

Kedua petani Sigi itu mengaku mereka telah mengikuti program asuransi padi guna mengantisipasi dampak penyakit dan bencana alam yang sewaktu-waktu bisa menimpah petani.

Jika terjadi bencana alam atau gangguan hama, maka potensi gagal panen sangat besar sehingga butuh yang namanya asuransi guna menghindari kerugian.

Ikut asuransi

Tetapi, belum semuanya petani di Sigi yang mengikuti program tersebut, padahal manfaatnya sangat besar bagi petani jika terjadi gagal panen yang diakibatkan bencana alam maupun hama.

Pemerintah pusat maupun daerah tentu terus berupaya melindungi petani.

Salah satunya mendorong petani di setiap daerah untuk segera mengikuti program asuransi karena besar sekali manfaatnya.

Petani yang mengalami gagal panen, bisa mengajukan klaim santunan dari pihak perusahaan asuransi, jika memang bersangkutan sudah mengikuti program asuransi dimaksud.

Program asauransi tanaman padi sudah diluncurkan pemerintah pusat beberapa tahun lalu sebagai bentuk dan kepedulian pemerintah kepada para petani padi di Tanah Air.

Program ini untuk menlindungi modal petani melalui asuransi usaha tanaman padi (AUTP).

Melalui program AUTP, pemerintah memberikan subsidi dari total iuran sebesar Rp180.000 per hektare, petani hanya membayar kepada PT Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo) hanya sebesar Rp36.000 per hektare per satu kali musim panen (MP).

Iuran tersebut sangat ringan dan manfaatnya besar, sejumlah petani bahkan sudan sangat merasakan manfaatnya di saat beberapa kali panen di wilayah itu.

petani yang ada di Desa Lembantongoa, Kecamatan Palolo  sudah mengikuti program asuransi tanaman padi.

Karena itu, para petani yang belum mengikuti program asuransi diimbau segera mengikutinya, sebab kegunaanya besar terutama ketika padi terserang hama atau terendam banjir dan gagal panen, maka pihak asuransi akan mengganti kerugian kita sesuai dengan jaminan yang telah ditetapkan.

Baca juga: Presiden Jokowi ingin ada tambahan waduk dan embung di NTT
Baca juga: Memaksimalkan pangan lokal sebagai solusi hadapi pandemi

 

Editor: Royke Sinaga
Copyright © ANTARA 2021