Wali Kota Palembang, Harnojoyo, Senin, mengatakan, mereka memiliki sertifikat resmi sebagai pemilik lahan yang akan dibangun wisata air di Pulau Kemaro, namun ia juga enggan menyatakan klaim keturunan Kyai Marogan tidak berdasar.
"Soal kepemilikan lahan ini ranahnya pengadilan, silahkan ajukan ke pengadilan," ujarnya, usai rapat rencana kerja FKPD.
Menurut dia saat ini pemerintah Kota Palembang sedang meningkatkan sinergi untuk menata Pulau Kemaro seluas 25 Hektare karena calon-calon investor sudah menyatakan minat untuk melaksanakan pembangunan.
Baca juga: Palembang bidik 2,2 juta wisatawan lewat 100 event pariwisata 2020
Sebelumnya Jumat (5/3), keturunan atau dzuriyat ulama kharismatik Kyai Mgs Abdul Hamid (Kimarogan) mengklaim sebagai pemilik sah Pulau Kemaro Palembang seluas 80 Hektar dan meminta pemerintah setempat menunda rencana pembangunan wisata air.
Perwakilan keturnan Kyai Marogan, David Chaniago, mengatakan, legalitas kepemilikan Pulau Kemaro berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Nomor REG/3863K/PDT/1987 yang telah memenangkan dua kali gugatan. "Silahkan bangun wisata air, tapi tolong penuhi hak-hak zuriyat Ki Marogan sebagai pemilik sah Pulau Kemaro," ujarnya.
Menurut dia, Pulau Kemaro semula dimiliki seorang warga Palembang bernama Ajudin. Pada 1800 awal Ajudin menggadaikan pulau tersebut kepada Kimarogan.
Baca juga: Pulau Kemaro bakal jadi tujuan favorit Asian Games 2018
Namun Ajudin tidak mampu menunaikan perjanjian gadai itu sehingga pada 1881 Pulau Kemaro berpindah tangan ke Kimarogan, dokumen surat serah terima itu sendiri masih beraksara arab dan telah diterjemahkan oleh Pengadilan Agama Palembang.
Keluarnya keputusan Mahkamah Agung itu disebabkan gugatan yang dilayangkan satu perusahaan yang mendiami Pulau Kemaro, perusahaan itu dinyatakan kalah.
Mereka mengaku pernah bermusyawarah terkait legalitas kepemilikan Pulau Kemaro dengan pemerintah Kota Palembang semasa dipimpin almarhum Romi Herton pada 2014, namun tidak tidak ada titik temu.
Baca juga: Pulau Kemaro disiapkan jadi desa wisata
"Sekarang pemerintah Kota Palembang ingin membangun wisata air tapi belum ada pembicaraan dengan zuriyat, kami mengajak persoalan ini dilakukan dengan jalur yang baik," kata dia.
Keturunan Kimarogan juga menyilakan pemerintah Kota Palembang mengajukan gugatan jika ingin menempuh jalur hukum, meski zuriyat tidak memiliki sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) namun pihaknya yakin keputusan MA itu berkekuatan hukum tetap.
Pewarta: Aziz Munajar
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2021
