"Melihat dari kasus perpecahan partai-partai lain, pemecatan akan menjadi momen legitimasi dari kader yang dipecat untuk semakin eksis karena mendapatkan alasan penguat atas perjuangan mereka," kata Firman dihubungi di Jakarta, Senin.
Firman mengatakan perpecahan tersebut akan memunculkan kepengurusan ganda yang masing-masing pihak merasa paling sah dan representatif. Konflik antara kedua belah pihak tidak mudah diselesaikan sehingga pengadilan yang harus memutuskan kepengurusan yang sah.
Baca juga: AMPB berharap konflik Partai Demokrat dapat diselesaikan
Hal itu dapat berujung pada kemunculan partai baru atau kader-kader lain yang keluar dari partai. Hal itu pernah terjadi pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
"Namun dapat juga terjadi skenario sebaliknya. Terjadi manuver yang positif dan kepentingan praktis dalam menghadapi pemilu sehingga kemudian terjadi rekonsiliasi. Hal itu pernah terjadi pada Partai Golkar," tuturnya.
Skenario lain yang mungkin terjadi adalah salah satu pihak merasa tidak perlu melanjutkan pertikaian sehingga konflik menyurut. Hal itu dapat terjadi karena beberapa hal, salah satunya dukungan riil yang kurang terhadap eksistensi salah satu pihak.
Baca juga: AHY temui Mahfud bahas situasi Partai Demokrat
Menurut Firman, apa pun skenario yang terjadi, perpecahan partai akan menyebabkan partai bertikai sibuk dengan persoalan internal daripada memikirkan kiprah yang lebih luas kepada negara dan masyarakat.
Pertikaian partai politik yang berlarut-larut tidak akan sejalan dengan upaya dalam membangun demokrasi dan pendidikan politik rakyat.
"Partai politik lebih baik menghindari konflik internal sebagai bagian dari solusi, baik bagi kesolidan partai maupun demokrasi," katanya.
Baca juga: AHY akan maafkan Moeldoko jika akui kekeliruan ambil paksa PD
Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2021
