Pemkot Jakpus usulkan renovasi 13 gedung sekolah karena rusak berat

id musrenbang,renovasi sekolah,wali kota,jakarta pusat,Musrenbang jakpus

Pemkot Jakpus usulkan renovasi 13 gedung sekolah karena rusak berat

Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma dalam Musrenbang Kota/Kabupaten Gahun 2021 secara virtual, Senin. (HO/Sudin Kominfotik Jakarta Pusat)

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Jakarta Pusat mengusulkan rehabilitasi gedung sekolah di 13 lokasi karena kondisi yang sudah rusak berat, berdasarkan paparan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kota Jakarta Pusat Tahun 2021.

Dalam Musrenbang Tahun 2021, Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma menyebutkan setidaknya terdapat 68 gedung sekolah dari 242 sekolah negeri atau sebanyak 28,10 persen dalam kondisi rusak.

"Untuk mengatasi permasalahan di atas, pada tahun 2022 kami mengusulkan beberapa kegiatan prioritas, yakni rehab berat gedung sekolah di 13 lokasi," kata Dhany dalam Musrenbang Kota/Kabupaten tahun 2021 secara virtual, Senin.

Dhany merinci rehab atau renovasi gedung sekolah di 13 lokasi, yakni Taman Kanak-kanak (TKN) di 5 lokasi, gedung SD di 7 lokasi dan SMP di 1 lokasi.

Berdasarkan data usulan Musrenbang Jakarta Pusat, rehab total gedung sekolah, antara lain, di SDN Rawasari 01 pagi untuk alih fungsi menjadi SLBN Baru 17, Cempaka Putih.

Baca juga: Masih ada 13 kelurahan di Jakarta Pusat belum miliki Puskesmas
Baca juga: Wali Kota Jakpus harapkan warga aktif usulkan kegiatan di musrenbang


Selain itu, rehab total akan dilakukan di SMPN 269 Kemayoran serta rehab total Komplek Salemba terdiri dari SDN Kenari 07 pagi, 08 pagi, SMPN 216 dan SMAN 68.

Adapun dalam musrenbang ini, Pemkot Jakarta Pusat telah melakukan rembuk RW yang menghasilkan 3.800 usulan, Musrenbang Kelurahan 3.972 usulan serta Musrenbang Kecamatan sebanyak 3.273 usulan.

Dhany menerangkan cukup banyak usulan warga yang harus dibahas dalam Musrenbang Kota Jakarta Pusat. Namun, pihaknya menegaskan untuk memberikan informasi pada warga jika usulan yang diajukan tidak bisa diakomodasi.

"Jika ada yang tidak bisa diteruskan, harus disampaikan pada warga agar usul tersebut tidak timbul terus dari masyarakat," katanya.

Pewarta : Mentari Dwi Gayati
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar