Eri Cahyadi menyatakan bakal terus mengoptimalkan kemudahan pelayanan publik kepada warga. Salah satu pelayanan publik yang dimaksud adalah pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) yang selama ini hanya bisa dilayani di Mal Pelayanan Publik Siola.
Namun saat ini cukup bisa dilayani di kantor kelurahan yang ada di Kota Surabaya. Komitmen Eri tersebut adalah bagian dari keinginannya agar kelurahan menjadi ujung tombak pelayanan Pemkot Surabaya.
"Wali kota ingin supaya layanan itu bisa lebih mendekat lagi ke tempat tinggal warga," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji di Surabaya, Jumat.
Sebetulnya, kata Agus, Dispendukcapil sudah mengoptimalkan pelayanan adminduk di tingkat kecamatan. Bahkan ditempatkan petugas khusus dari Dispendukcapil di 31 kecamatan Kota Surabaya.
Hanya saja, Wali Kota Eri menginginkan agar pelayanan adminduk bisa ditingkatkan lebih jauh lagi di tingkat kelurahan. Oleh karena itu, Dispendukcapil menyiapkan lagi personel untuk membantu pelayanan adminduk di 154 kelurahan Surabaya.
Sehingga, mulai 1 April 2021, personel dari Dispendukcapil Surabaya ini bertugas membantu warga mengurus adminduk di kelurahan.
Menurut Agus, melalui kantor kelurahan, warga dapat memperoleh empat jenis layanan administrasi kependudukan, yaitu permohonan akte kelahiran, permohonan akte kematian, legalisir dokumen kependudukan secara elektronik, serta layanan permohonan ganti nama yang membutuhkan penetapan pengadilan negeri. Namun, untuk layanan permohonan ganti nama itu baru akan diluncurkan dalam beberapa hari ke depan.
Agus menjelaskan bahwa di masing-masing kelurahan itu pihaknya menempatkan satu orang petugas khusus adminduk. Petugas tersebut disiagakan untuk melengkapi petugas kelurahan yang sebelumnya telah ada.
Dengan mulai ditempatkannya petugas khusus adminduk di kelurahan, ia berharap warga tidak lagi datang jauh-jauh ke Mal Pelayanan Publik Siola, sebab cukup datang ke kelurahan, warga sudah bisa terlayani.
Akan tetapi, kata Agus, warga yang rumahnya lebih dekat dengan kecamatan, juga dapat memilih untuk menyelesaikan adminduk di kantor itu. Sebab, petugas adminduk sebelumnya tetap disiagakan di kecamatan.
"Kalau rumah warga itu dekat kantor kecamatan, itu juga bisa mengurus di kecamatan. Intinya memudahkan warga yang tempat tinggalnya jauh dengan kelurahan," ujarnya.
Petugas Dispendukcapil di kecamatan ini juga dapat melayani beberapa layanan adminduk, di antaranya, permohonan akte kelahiran, akte kematian, hingga pengurusan KK (Kartu Keluarga).
Namun begitu, bila warga terkendala waktu untuk datang ke kelurahan atau kecamatan, mereka juga dapat melakukannya melalui daring. Layanan adminduk daring ini bisa diakses warga melalui laman https://klampid-dispendukcapil.surabaya.go.id/.
Sebenarnya, kata Agus, warga bisa secara mandiri dari rumah melalui e-klampid. Tapi kan tidak semua warga kita melek IT atau tidak punya akses gadget sehingga pelayanan tatap muka kita buka kembali dengan protokol kesehatan ketat.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan pihaknya bakal terus mengoptimalkan kemudahan pelayanan kepada warga dalam mengurus adminduk.
Bahkan, untuk memaksimalkan layanan itu, beberapa waktu lalu Eri secara khusus telah memberikan pengarahan kepada camat dan lurah se-Kota Surabaya. Saat pengarahan itu, ia berpesan kepada lurah agar tidak hanya duduk di belakang meja.
Sebab, kata dia, lurah merupakan garda terdepan yang harus tahu betul apa yang terjadi di masing-masing wilayahnya.
"Jadi, lurah harus dekat dengan warga. Kalau warga lagi kesusahan terus kita datang membantu, warga pasti hatinya adem. Nah, itu yang harus kita terapkan ke depannya," katanya.
Baca juga: Bambang DH: Eri Cahyadi punya komitmen bawa Surabaya lebih baik
Layanan kesehatan
Selain itu kemudahan pelayanan adminduk, Wali Kota Eri juga membuat gebrakan dengan cara kemudahan dalam pelayanan kesehatan, yakni warga Surabaya nantinya bisa berobat ke rumah sakit atau layanan kesehatan secara gratis hanya cukup menggunakan KTP.
Untuk itu, Pemkot Surabaya melakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Kantor Cabang Surabaya di Balai Kota Surabaya, Selasa (16/3). Penandatanganan ini terkait kerja sama program Jaminan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) untuk warga Kota Surabaya.
Eri Cahyadi mengatakan penandatanganan nota kesepakatan bersama ini untuk memastikan bahwa saat ini pendataan warga Surabaya pemegang jaminan kesehatan yang masuk sudah mencapai 90 persen lebih. Dengan demikian, maka ke depan seluruh warga Surabaya secara otomatis apabila ingin mendapatkan layanan kesehatan cukup menggunakan KTP.
Eri mengatakan mulai 1 April 2021, seluruh warga KTP Surabaya di manapun rumah sakit yang bekerja sama dengan pemerintah kota, itu cukup dengan KTP sudah bisa dilayani kesehatannya.
Program ini memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan tanpa harus menghadapi kesulitan finansial. Sehingga untuk mendapatkan layanan kesehatan, warga KTP Surabaya tidak perlu lagi menggunakan surat keterangan miskin.
Melalui program itu, apabila warga sebelumnya membayar BPJS secara mandiri kelas satu, kemudian tiba-tiba tidak sanggup membayar, maka otomatis bisa dimasukkan kelas tiga dan menjadi tanggung jawab pemkot pembayarannya.
Ia menyatakan, bahwa Pemkot Surabaya juga siap menanggung pembayaran BPJS Kesehatan warga Surabaya apabila sudah non-aktif ketika warga itu resign atau tidak lagi bekerja di perusahaan yang menanggung biaya BPJS.
"Saya berharap tidak ada lagi warga Surabaya yang sakit dan sedih karena tidak dilayani kesehatannya. Jangan sampai ada warga nanti datang berobat 15 menit, menunggunya 2 jam. Sehingga nanti pelayanannya bisa lebih cepat," ujarnya.
Optimalisasi layanan kesehatan rupanya tak hanya dilakukan Pemkot Surabaya dari sisi pembiayaan. Sebab, saat ini pemkot sedang menyiapkan SOP batas waktu maksimal pelayanan di puskesmas, mulai dari mendaftar hingga menerima obat.
Sementara itu, Deputi Direksi Wilayah Jawa Timur, I Made Puja Yasa mengapresiasi upaya wali kota bersama jajarannya dalam mengawal proses pendataan kepesertaan jaminan kesehatan di Kota Surabaya.
"Ini menunjukkan bahwa komitmen yang luar biasa terkait kehadiran pemerintah di dalam memastikan jaminan kesehatan di wilayah Kota Surabaya," kata I Made Puja.
Ia mengatakan saat ini jumlah pendudukan yang sudah tercover dalam program ini secara nasional sebanyak 222 juta jiwa atau sekitar 82 persen dari total penduduk di Indonesia. Sedangkan di Jatim, jumlah penduduk yang sudah tercover program ini sebanyak 30,9 juta jiwa ini dari 41 juta jiwa. Artinya, masih 75 persen dari total penduduk di Jatim yang sudah tercover.
Sedangkan posisi Surabaya saat ini yang sudah yang tercover ada 2,5 juta penduduk dari 2,9 juta penduduk. Jadi lebih kurang 84,4 persen. Jadi saat ini saja Kota Surabaya sudah di atas rata-rata nasional.
Menurutnya, meski Surabaya menjadi kota/kabupaten dengan penduduk terbanyak di Jatim, namun jumlah peserta jaminan kesehatan juga paling tinggi. Tentunya untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan komitmen dan kerja keras yang tinggi.
Baca juga: Khofifah minta Pemkot Surabaya bersinergi dengan Pemprov Jatim
Langkah cerdas
Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono menilai langkah Wali Kota Eri Cahyadi cukup cerdas dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Surabaya. Salah satu, pelayanan publik yang ditunggu warga Surabaya adalah jaminan kesehatan semesta.
Adi mengatakan pihaknya akan mendukung penuh pemimpin baru Surabaya yang mengusung semboyan "Meneruskan Kebaikan", dimana Surat Keterangan Miskin (SKM) dihapus, dan cukup dengan menyerahkan KTP, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Selain itu, Adi yang juga Ketua DPC PDIP Surabaya juga mendukung penuh Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji, yang bekerja untuk menuntaskan pandemi COVID-19. Semoga Surabaya segera memasuki zona hijau.
Selain itu juga melakukan upaya-upaya pemulihan ekonomi, dan kebijakan-kebijakan lain yang pro rakyat sehingga membuat Kota Surabaya lebih maju, lebih sejahtera, adil dan merata.
Adi mengatakan PDI Perjuangan Surabaya telah membahas agenda-agenda kerja kerakyatan dengan Eri Cahyadi dan Armuji, terutama yang berkaitan dengan kepentingan wong cilik.
"Pak Wali Kota dan Pak Wawali memulai tradisi yang bagus, dengan silaturahmi ke kantor partai-partai politik, salah satunya PDI Perjuangan. Kami ngobrol gayeng terkait pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19," kata Adi.
Dengan demikian, gebrakan Eri Cahyadi dalam 100 hari kerja sudah bisa dirasakan masyarakat mulai 1 April 2021. Pada awal April tersebut, dua program pro rakyat diluncurkan yakni kemuduhan layanana adminduk dan jaminan kesehatan semesta.
Seluruh warga Surabaya sudah bisa menikmati berobat gratis tidak perlu memakai surat keterangan miskin (SKTM), melainkan cukup dengan memperlihatkan KTP saja dan langsung dilayani. Begitu juga, warga mengurus admin tidak perlu hari ke Mal Pelayahan Siola yang ada di pusat Kota Surabaya, melainkan bisa langsung di kantor kelurahan masing-masing.
Warga Surabaya menunggu program pro rakyat lainnya dari Wali Kota Eri Cahyadi sebagai janji-janji kampanyenya. Eri tentunya harus lebih gencar bekerja untuk rakyat menyusul masa baktinya hanya 3,5 tahun atau sampai Pilkada 2024.
Baca juga: "THRE3 MAS KADA" dan sinergitas pembangunan di Surabaya Raya
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2021
