Satgas COVID-19 dorong masyarakat tidak lakukan silaturahmi fisik

id satgas covid-19,larangan mudik,idul fitri

Satgas COVID-19 dorong masyarakat tidak lakukan silaturahmi fisik

Tangkapan layar dari Jubir Pemerintah Untuk Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers virtual, dipantau dari Jakarta, Kamis (6/5/2021) (ANTARA/Prisca Triferna)

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Pemerintah Untuk Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mendorong masyarakat untuk tidak melakukan silaturahmi fisik dan menaati larangan mudik Lebaran untuk mencegah penularan COVID-19.

"Kita tahu kalau mudik sebagai bagian dari budaya itu pasti adalah silahturahmi karena kita bertemu dengan orang tua, kerabat, handai taulan pasti tidak bisa tidak menyentuh bagian dari tubuh entah salaman, berpelukan, mencium pipi kiri dan kanan," kata Wiku dalam konferensi pers virtual Satgas Penanganan COVID-19, dipantau dari Jakarta, Kamis.

Melakukan kontak fisik saat melakukan silahturahmi tidak bisa dielakkan, kata Wiku, karena merupakan budaya dari masyarakat Indonesia.

Sementara potensi kontak fisik itu adalah yang ingin dihindari karena dapat meningkatkan risiko penularan COVID-19. Hal itu menjadi salah satu latar belakang larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah untuk periode 6-17 Mei 2021.

"Silakan melakukan silahturahmi secara virtual dan ini adalah pola baru karena dalam kondisi bahaya. Jangan melakukan mudik karena mau silahturahmi fisik," tegasnya.

Baca juga: Puan minta Pemerintah persiapkan matang kebijakan jelang Idul Fitri

Baca juga: Jabar siapkan ribuan ruang isolasi untuk masyarakat yang nekat mudik


Karena itu, Wiku mendorong agar semua pihak mematuhi larangan mudik tersebut dan menyebarkan kepada masyarakat lain akan larangan tersebut demi mencegah potensi kenaikan kasus akibat perjalanan mudik.

Dalam kesempatan yang sama, Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati meminta agar masyarakat untuk tidak nekat melakukan mudik Lebaran dan menggunakan travel gelap atau tidak resmi.

Adita mengatakan menggunakan jasa travel tidak resmi justru akan merugikan penumpang, karena tidak ada jaminan asuransi dan tidak ada pengawasan penerapan protokol kesehatan.

"Kita ingatkan kepada anggota masyarakat jangan tergiur, jangan terbujuk oleh travel gelap. Karena dampaknya kepada kita sendiri akan berat, akan repot apalagi ketika tertangkap dan ditahan," tegasnya.

Baca juga: Kemenhub ajak warga bijak bermobilitas cegah penularan COVID-19

Baca juga: Bus tanpa stiker khusus "dihalau" dari Terminal Giwangan Yogyakarta

 

Pewarta : Prisca Triferna Violleta
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar