Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengingatkan pentingnya langkah konkret pemerintah Indonesia terkait dukungan pada kemerdekaan Palestina.

"Ketika terjadi penyerangan Masjid Al Aqsho oleh tentara Israel yang menimbulkan kerusakan dan jatuhnya 300 lebih muslim/muslimat yang sedang i’tikaf di masjid Al Aqsho dan yang menjadikan kemarahan umat muslim di dunia termasuk Indonesia," kata Hidayat Nur Wahid atau HNW di Jakarta, Selasa.

HNW mengapresiasi pernyataan terbuka Presiden Jokowi yang mempermasalahkan pengusiran paksa warga Palestina di Sheikh Jarrah, Yerussalem Timur oleh pihak Israel.

Selain itu menurut dia penggunaan kekerasan terhadap warga sipil Palestina di Masjid Al Aqsho sebagai hal yang tidak boleh diabaikan.

Baca juga: Presiden tegaskan Indonesia mengutuk pengusiran paksa rakyat Palestina

"Dan desakan Indonesia terhadap Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan agar pelanggaran tidak berulang, serta memastikan Indonesia akan terus berpihak pada rakyat Palestina," ujarnya.

Namun dia menilai, yang lebih penting dari pernyataan-pernyataan normatif tersebut adalah langkah konkret yang akan dilakukan Pemerintah Indonesia.

Apalagi menurut dia, yang kembali dilakukan Israel itu membuktikan diri mereka sebagai penjajah karena tidak menghadirkan kondisi yang lebih baik untuk Palestina dan perdamaian di kawasan, bahkan sesudah dilakukannya normalisasi dengan beberapa negara Arab.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS itu menilai Indonesia perlu melakukan lobi-lobi yang lebih konkret dengan dunia internasional untuk memberikan sanksi kepada Israel yang kembali melakukan kejahatan kemanusiaan dan melanggar konvensi internasional soal Jerussalem Timur dan Masjid Al Aqsho.

"Israel juga tidak menampakkan kemajuan untuk pengakuan terhadap Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat bahkan sesudah normalisasi dengan beberapa negara Arab," katanya.

HNW menegaskan bahwa Indonesia harus berani menginisiasi pemberian sanksi internasional agar kejahatan dan teror Israel terhadap warga Palestina dapat dihentikan dan tidak terulang lagi.

Langkah itu menurut dia agar perdamaian di kawasan serta pengakuan terhadap Palestina sebagai negara merdeka dapat diwujudkan, serta kejahatan terhadap Masjid Al Aqsho yang sangat dihormati oleh Umat Islam dan diakui sebagai warisan budaya Islam oleh UNESCO tidak terulang lagi.

Baca juga: Anggota DPR RI: Serangan Israel ke Masjid Al-Aqsa kejahatan HAM
Baca juga: Anggota DPR ajak umat amalkan Qunut Nazilah bantu rakyat Palestina


HNW menuturkan pemerintah Indonesia penting untuk secara kongkret menggalang kebersamaan di Dewan Keamanan (DK) PBB, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Liga Arab, agar pembelaan terhadap Palestina, Masjid Al Aqsho dan pemberian sanksi terhadap Israel akibat kejahatan kemanusiaan tersebut bisa dilakukan efektif.

"Tetapi bisa juga secara ekonomi seperti yang pernah disampaikan Presiden Jokowi dengan pemboikotan atau dengan meninjau kembali hubungan diplomatik atau hubungan dagang dengan Israel," ujarnya.

Menurut dia, seruan boikot produk Israel yang disampaikan Presiden Jokowi di KTT OKI di Jakarta beberapa waktu lalu perlu dikongkretkan meskipun upaya untuk melakukan boikot secara langsung bisa terkendala dengan aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Namun HNW menilai hal tersebut bisa dilakukan dengan cara mengurangi perdagangan dengan Israel atau memberi label produk-produk asal Israel yang beredar, termasuk di Indonesia.

Baca juga: Ketua MPR soroti temuan 4 ribu pemudik terkonfirmasi positif COVID-19
Baca juga: MPR apresiasi polisi tangkap 11 "debt collector" aksi premanisme


Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2021