Semua fasilitas dan jaringan distribusi Pupuk Indonesia Group kami pastikan berjalan optimal untuk menyambut musim tanamJakarta (ANTARA) - PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan stok pupuk subsidi di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tersedia dan akan disalurkan sesuai alokasi yang ditetapkan pemerintah selama musim tanam gadu pada periode April-Mei 2021.
Kepala Komunikasi Korporat Pupuk Indonesia Wijaya Laksana dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, menyatakan stok pupuk subsidi lini III (distributor) di Jawa Tengah sebesar 104 ribu ton dengan rincian pupuk urea 48 ribu ton, NPK Phonska 16 ribu ton, SP-36 13 ribu ton, ZA 16 ribu ton, dan organik 11 ribu ton.
Dari jumlah tersebut, stok pupuk subsidi di Grobogan mencapai 8.660 ton. Jumlah ini juga melebihi dua kali lipat dari stok minimum ketentuan pemerintah. "Rinciannya adalah pupuk urea 3.922 ton, NPK Phonska 1.877 ton, SP-36 1.122 ton, ZA 1.168 ton, dan pupuk organik Petroganik 571 ton," jelasnya.
Selain itu, Pupuk Indonesia turut memanfaatkan teknologi digital dalam penyaluran pupuk bersubsidi seperti menerapkan distribution planning and control system (DPCS) untuk merencanakan dan memantau distribusi secara real time, web commerce (WCM) untuk penebusan pupuk secara online, dan Aplikasi Gudang (APG) untuk mengetahui stok di gudang secara real time, sehingga semua terekam secara digital dan mudah untuk ditelusuri.
"Kami juga menempatkan 612 petugas lapangan ke berbagai daerah yang rutin berkoordinasi dengan dinas pertanian dan perdagangan, distributor, hingga kios di wilayahnya," ujar Wijaya.
Adapun untuk fasilitas distribusi, Pupuk Indonesia saat ini memiliki sembilan unit pengantongan, enam unit distribution center (DC), 203 kapal laut, 6.000 lebih truk, 595 gudang dengan kapasitas 3,1 juta ton, dan memiliki jaringan distributor sebanyak 1.200 dengan 29.000 lebih kios resmi.
"Semua fasilitas dan jaringan distribusi Pupuk Indonesia Group kami pastikan berjalan optimal untuk menyambut musim tanam," ujarnya.
Wijaya menyebutkan syarat atau ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian untuk mendapatkan pupuk subsidi adalah petani wajib tergabung dalam kelompok tani, menggarap lahan maksimal dua hektare, menyusun elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK), dan untuk wilayah tertentu menggunakan kartu tani.
"Apabila belum memiliki kartu tani, petani masih dapat menebus pupuk subsidi secara manual, dengan bantuan petugas penyuluh lapangan atau PPL dari dinas pertanian setempat," kata dia.
Sebagai produsen, lanjut Wijaya, Pupuk Indonesia berkewajiban menyalurkan pupuk subsidi sesuai penugasan atau alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada 2021, alokasi pupuk subsidi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 49 Tahun 2020 sebesar 9,04 juta ton dan 1,5 juta liter pupuk organik cair.
"Sedangkan, untuk jumlah penyalurannya ke berbagai daerah, kami berpedoman pada surat keputusan (SK) dari dinas pertanian provinsi dan kabupaten," jelasnya.
Selain diawasi Kementerian Pertanian dan Pupuk Indonesia, Wijaya menyebutkan bahwa pupuk subsidi juga turut diawasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) hingga aparat penegak hukum di tingkat provinsi dan kabupaten, karena pupuk subsidi merupakan barang dalam pengawasan pemerintah.
"Sehingga, berbagai bentuk atau upaya penyelewengan adalah tindakan melawan hukum dan dapat diancam pidana," katanya.
Baca juga: Pupuk Indonesia gelar demplot aplikasi pupuk organik di Blora
Baca juga: Pupuk Indonesia siapkan stok enam pekan jelang Lebaran-musim tanam
Baca juga: Pupuk Indonesia bukukan laba Rp929 miliar di kuartal I 2021
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2021
