Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Luar Negeri RI Mahendra Siregar menerima kunjungan Menteri Kelautan Prancis Annick Girardin di Jakarta, Selasa (8/6), guna membahas langkah konkret merealisasikan potensi peningkatan kerja sama kedua negara, khususnya di bidang kemaritiman dan kelautan.

Indonesia merupakan negara non Eropa pertama yang dikunjungi Menteri Girardin sejak ia pertama menjabat pada Juli 2020.

Dalam keterangan tertulis Kemlu RI, Rabu, disebutkan Wamenlu Mahendra menggarisbawahi bahwa terdapat potensi kerja sama yang besar yang dalam lingkup kemaritiman, terutama pemanfaatan dan pengelolaan natural capital, baik di darat maupun di laut, secara berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat.

Dengan pendekatan nilai kesetaraan, keadilan, dan kemajuan kedua belah pihak, Indonesia menyambut positif berbagai inisiatif peningkatan kerja sama bilateral yang diupayakan pemangku kepentingan kedua negara.

Sebagai mitra strategis Indonesia, Prancis berharap kedua negara saling dukung dalam menyuarakan solusi terhadap tantangan global pada forum internasional. Prancis dan Indonesia juga perlu mengedepankan kerja sama konstruktif dalam menghadapi tantangan bersama tersebut.

Dukungan terhadap pembangunan ekonomi Indonesia pada ranah kemaritiman tidak terlepas dari upaya bersama mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 14 yaitu Life Below Water.

Menteri Girardin menyampaikan apresiasi atas dukungan Indonesia terhadap terpilihnya Prancis sebagai mitra pembangunan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan menegaskan ik​tikad untuk kerja sama dalam kontribusi terhadap pembangunan di Indonesia, termasuk dengan pelibatan komunitas bisnis Prancis di Indonesia dan juga Badan Pembangunan Prancis (Agence Française de Developpement/ AFD).

​​Pada pagi hari yang sama, Girardin telah menandatangani dua kesepakatan, yakni letter of intent (LoI) Pembentukan Mekanisme Dialog Bilateral Maritim dan joint statement untuk Pengembangan Program Kerja Sama Kelautan dan Perikanan, serta menyaksikan penandatanganan LoI untuk Pengembangan Eco-Fishing Ports di Indonesia antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI dan AFD.

Ketiga kesepakatan tersebut merupakan wujud komitmen kedua negara untuk meningkatkan dan merealisasikan kerja sama maritim. Secara khusus, Bilateral Maritime Dialogue menjadi mekanisme payung yang strategis bagi diplomasi bilateral untuk memastikan agar kerja sama di bidang maritim diimplementasikan secara konkret dan terarah guna memajukan pembangunan Indonesia dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.



Baca juga: Menteri kelautan Prancis berkunjung ke Indonesia 6-11 Juni

Baca juga: Menlu ASEAN dan China membahas pemulihan hijau pascapandemi

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Fardah Assegaf
Copyright © ANTARA 2021