Kemarin, Wapres ingatkan kepala daerah hingga aparat jangan arogan

id wapres ma'ruf amin , ketua MPR bambang soesatyo

Kemarin, Wapres ingatkan kepala daerah hingga aparat jangan arogan

Wakil Presiden Ma’ruf Amin memberikan pengarahan kepada jajaran Pemda dan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Jawa Barat melalui konferensi video dari kediaman resmi wapres di Jakarta, Kamis (22/7/2021). ANTARA/Asdep KIP Setwapres.

Jakarta (ANTARA) - Ragam peristiwa politik mewarnai pemberitaan nasional, Kamis (22/7) kemarin mulai Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan kepala daerah terkait vaksin dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga Ketua MPR RI meminta aparat keamanan untuk tidak arogan dalam menegakkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Berikut ini lima berita politik menarik kemarin pilihan ANTARA:

1. Wapres: Jangan sampai ada gubernur tak tahu ada berapa vaksin masuk
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengimbau seluruh kepala daerah untuk mendukung program vaksinasi COVID-19 dengan mengutamakan konsolidasi dengan Pemerintah Pusat terkait vaksin COVID-19.

"Saya berharap terutama soal koordinasi, konsolidasi data, jangan sampai, misalnya, gubernur tidak tahu ada berapa vaksin yang masuk," kata Wapres Ma’ruf dalam keterangannya yang diterima Kamis.

Selengkapnya di sini

2. Wapres: Jangan ada kenaikan level PPKM di daerah
Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta tidak ada kenaikan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bagi daerah yang sudah turun tingkat pemberlakuan pembatasan tersebut.

Selengkapnya di sini

3. Wapres minta Jabar awasi protokol kesehatan PKL selama PPKM Level 4
Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Pemerintah Daerah Jawa Barat mengawasi penerapan protokol kesehatan para pedagang kaki lima (PKL) selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

Hal itu disampaikan Wapres Ma’ruf saat memberikan pengarahan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, seluruh bupati dan wali kota di Provinsi Jabar dan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Jabar melalui konferensi video dari Jakarta, Kamis.

Selengkapnya di sini

4. DPRD Bogor relakan anggaran kunker demi bansos terdampak pandemi
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto bersama anggota dewan lainnya mengaku rela anggaran kunjungan kerja (kunker) keluar daerah maupun keluar negeri dialihkan untuk pengadaan bantuan sosial (bansos) masyarakat terdampak pandemi COVID-19.

Selengkapnya di sini

5. Ketua MPR katakan aparatur jangan arogan tegakkan aturan PPKM
Ketua MPR, Bambang Soesatyo, meminta aparat keamanan tidak bersikap arogan dalam menegakkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Selengkapnya di sini
 

Pewarta : Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar