Indonesia tekankan pentingnya ekonomi sirkular di tengah pandemi

id Kemenko maritim dan investasi, ekonomi sirkular, ekonomi hijau, ekonomi biru, keberlanjutan ekonomi, sampah laut, sampah medis, limbah medis, circular

Indonesia tekankan pentingnya ekonomi sirkular di tengah pandemi

Petugas bank sampah melakukan penyortiran sampah plastik untuk didaur ulang di Kota Malang, Jawa Timur. ANTARA/HO-DLH Kota Malang.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi turut berpartisipasi dalam the 4th Indonesia Circular Economic Forum 2021 dengan menekankan pentingnya peran ekonomi sirkular berkelanjutan khususnya di masa pandemi COVID-19 yang tengah melanda.

"Pandemi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan dan ekonomi masyarakat, tetapi juga memberikan masalah baru khususnya dalam konteks sampah medis, ini perlu menjadi concern (perhatian) kita bersama," kata Deputi Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Maritim dan Investasi Nani Hendiarti dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Nani menjelaskan berbagai inovasi terus dilakukan oleh pemerintah demi menangani pandemi melalui penerapan ekonomi sirkular di antara masyarakat.

Pemerintah Indonesia telah mempercepat pembangunan pusat pengolahan sampah medis di beberapa daerah.

"Sesuai dengan RPJMN yang ada, kami telah menargetkan pembangunan di enam provinsi pada tahun ini. Kami juga menargetkan 32 tempat pembakaran sampah khusus sampah medis yang diperkirakan akan selesai pada 2024," imbuhnya.

Menurut Nani, pemerintah harus bekerja ekstra dan berinovasi dengan cepat di tengah pandemi yang melanda walaupun dengan anggaran yang terbatas

"Tidak bisa lagi bekerja dengan sistem business as usual, kita harus berinovasi dan bersama-sama berkolaborasi menyelesaikan pandemi dari segala sektor, salah satunya terkait pencemaran lingkungan," tegasnya.

Meningkatnya jumlah sampah plastik di laut menimbulkan berbagai dampak buruk bagi ekosistem laut, khususnya bagi Indonesia sebagai negara kepulauan.

Untuk mencegah dan menanganinya, pemerintah telah memiliki regulasi terkait penanganan sampah di laut dengan tujuan utama mengurangi hingga 70 persen sampah di laut hingga tahun 2025.

Berbagai metode mulai dari perubahan sikap, penggunaan teknologi dan yang lainnya terus digencarkan oleh tiap-tiap kementerian/lembaga demi mewujudkan regulasi ini.

Setelah dua tahun implementasi, Indonesia mampu mengurangi sampah plastik di laut hingga 15,3 persen, di mana penerapan prinsip ekonomi sirkular memberikan peran penting dalam penanganan polusi sampah jangka panjang.

"Kami telah berkolaborasi dengan NPAP (National Plastic Action Partnership) dan mengestimasikan besaran investasi hingga 5,1 miliar dolar AS termasuk biaya operasional tahunan hingga 1,1 miliar dolar AS. Ini menjadi salah satu bentuk strategis pemerintah untuk mengurangi sampah plastik yang ada," jelas Nani.

Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah Rofi Alhanif sebagai pembicara dalam sesi panel Covid-19 Resilience Through Circular Economy juga menerangkan bahwa pandemi ini tidak hanya memberikan dampak pada kesehatan masyarakat.

Kebiasaan baru seperti belanja online, penggunaan masker, dan yang lainnya juga menimbulkan masalah baru khususnya meningkatkan jumlah penggunaan plastik.

"Untuk itu pemerintah perlu menciptakan solusi, seperti investasi hijau dan infrastruktur hijau yang berpegang teguh pada ekonomi sirkular," imbuh Rofi.

Tidak hanya akan memberikan dampak positif selama pandemi, berbagai solusi hijau dalam penanganan sampah menurut Rofi akan mampu menghidupkan perekonomian bangsa dan menjaga lingkungan secara bersamaan.

Baca juga: KLHK pastikan implementasikan kebijakan dukung ekonomi sirkular
Baca juga: Pemerintah siapkan insentif untuk industri daur ulang
Baca juga: Bappenas: Ekonomi sirkular hasilkan tambahan PDB hingga Rp642 triliun

Pewarta : Ade Irma Junida
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar