Sosiolog: PPKM efektif jika disertai insentif dan bansos memadai

id PPKM level, ppkm darurat, sosiolog, Bali, COVID-19

Sosiolog: PPKM efektif jika disertai insentif dan bansos memadai

Sosiolog Universitas Udayana, Bali Wahyu Budi Nugroho. ANTARA/Ayu Khania Pranisitha.

Denpasar (ANTARA) - Sosiolog Universitas Udayana, Bali Wahyu Budi Nugroho mengatakan perpanjangan PPKM terutama di wilayah Pulau Jawa dan Bali ini bisa efektif jika dapat disertai insentif dan bantuan sosial yang memadai.

"Bagaimanapun juga, PPKM Darurat, PPKM Level 4, atau apalah namanya, baru bisa bisa betul-betul efektif dilaksanakan jika disertai dengan insentif dan bantuan sosial yang memadai," kata Wahyu Budi Nugroho saat dikonfirmasi di Denpasar, Bali, Sabtu.

Ia mengatakan PPKM bisa terlaksana jika secara menyeluruh bisa disalurkan insentif dan bansos. Sementara selama ini, dua hal tersebut belum terwujud secara optimal, pemerintah pun mengakui hal ini, dan meminta maaf kepada masyarakat.

Dikatakannya, bila selama PPKM Level 4 ini tidak disertai dengan insentif dan bantuan sosial yang memadai bagi masyarakat, terdapat beberapa implikasi sosial yang mungkin terjadi.

Baca juga: Pakar kemukakan lima pertimbangan keputusan lanjutan PPKM

Baca juga: Aprindo sebut penutupan gerai ritel bertambah jika PPKM berlanjut


Pertama, ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kedua, meluasnya konflik nonrealistis antara masyarakat dengan aparat penegak kebijakan di lapangan. Ketiga, semakin banyaknya kelas menengah yang terancam menjadi kelas bawah. Keempat, meningkatnya angka kriminalitas.

Selain itu, pergantian penggunaan kata PPKM Darurat ke PPKM level, menurut Wahyu dikhawatirkan dapat mengurangi kewaspadaan masyarakat.

"Saya khawatir hal ini bisa mengurangi kewaspadaan masyarakat, juga membuat masyarakat bingung karena penggunaan level angka lebih bersifat abstrak. Saya lebih setuju jika kode kondisi pandemi meniru kode kesiapsiagaan bencana. Misalnya untuk kode kesiapsiagaan bencana gunung berapi, kita mengenal kode normal, waspada, siaga, dan awas," katanya.

Menurut dia, dalam hal penanganan pandemi di Tanah Air, kode terakhir bisa diganti dengan “darurat”. Kata dia, tegas dan jelasnya, penggunaan kode istilah seperti ini bisa lebih membuat masyarakat mawas karena lebih konkrit.

"Ini penting karena secara alamiah, abstrak atau konkritnya suatu informasi yang kita terima menentukan cara kita merespons atau bersikap terhadapnya," ucap Wahyu.

Baca juga: IDI: jangan longgarkan PPKM di DKI Jakarta

Baca juga: Reisa: Kondisi 80 juta anak Indonesia tidak sedang baik-baik saja

 

Pewarta : Ayu Khania Pranishita
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar