"QR Code" pada sertifikat vaksin mustahil dipalsukan

id Wagub DKI,Riza Patria,Sertifikat Vaksinasi COVID-19,COVID-19 Jakarta,Pemalsuan Sertifikat Vaksin COVID-19

"QR Code" pada sertifikat vaksin mustahil dipalsukan

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memantau prosea vaksinasi di Universitas Nasional, Jakarta Selatan, Senin (26/7/2021). ANTARA/Sihol Hasugian/am.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meyakini bahwa sistem digitalisasi kode batang dua dimensi atau "Quick Response Code" (QR Code) pada sertifikat vaksinasi COVID-19 tak dapat dipalsukan.

Baca juga: Kisah kolaborasi tangani COVID-19 di Jakarta

"InsyaAllah sertifikat tidak bisa dipalsukan, kan ada QR Code, jadi tak bisa dipalsukan," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Selasa.

Pasalnya, kata Riza, dengan teknologi QR Code, sertifikat tersebut sudah terintegrasi dengan sistem digital Pemerintah Provinsi DKI dan Kementerian Kesehatan pada aplikasi "Peduli Lindungi".

Riza juga menyampaikan saat ini ada rencana Pemprov DKI menjadikan sertifikat bukti sudah divaksin COVID-19 sebagai syarat administrasi untuk masyarakat berkegiatan, bahkan pada beberapa sektor usaha sudah dimulai seperti di pasar.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan Pemprov DKI Jakarta akan memanfaatkan aplikasi Jakarta Kini (JaKi) untuk memeriksa status vaksin warga sebelum membuka kembali aktivitas dan kegiatan secara bertahap.

Baca juga: PPKM diperpanjang sepekan, Wagub DKI harap pandemi semakin membaik

Ketika kegiatan kembali dibuka, seperti sektor ekonomi, sosial, keagamaan maupun budaya, maka Jakarta menambahkan aturan baru untuk mewajibkan sudah mengikuti vaksinasi kepada para pelaku yang berkecimpung di sektor tersebut.

"Aplikasi JaKi akan memudahkan. Tinggal masukkan NIK, lalu akan muncul warna hijau, sudah divaksin dua kali, warna kuning sudah vaksin satu kali, warna merah belum vaksin," kata Anies Baswedan di Polda Metro Jaya, Minggu (1/8).

Anies menjelaskan bahwa terdapat pengecualian bagi warga yang belum bisa divaksin karena alasan medis maupun penyintas COVID-19 yang membutuhkan jeda waktu sebelum menerima vaksin.

Jika termasuk dalam kategori tersebut, masyarakat hanya perlu membawa surat keterangan dokter yang menyatakan mereka belum bisa divaksin karena alasan tertentu.

Namun bagi warga yang tidak termasuk dalam pengecualian, Pemprov DKI Jakarta mewajibkan bukti atau sertifikat vaksin minimal dosis pertama untuk masuk ke sejumlah tempat umum, baik pusat perbelanjaan, tempat ibadah hingga perkantoran.

"Kalau kemana-mana, buka aplikasinya, tunjukkan. (Status vaksin) anda hijau, anda bisa kemana saja. Kalau merah, jangan pergi-pergi dulu karena berisiko," tutur Anies.

Baca juga: Wagub DKI pertimbangkan buka kegiatan masyarakat secara bertahap

Pewarta : Ricky Prayoga
Editor: Taufik Ridwan
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar