Kemarin, KPK geledah rumah hingga publikasi data buronan

id Kpk geledah rumah kepercayan bupati, kpk geledah rumah,data publikasi buronan,75 pegawai kpk,Harun masiku

Kemarin, KPK geledah rumah hingga publikasi data buronan

Penyidik KPK menggeledah Kantor Bupati Banjarnegara di Jawa Tengah, Selasa (10/8/2021). Tim penyidik KPK kembali menggeledah tiga lokasi yaitu Rumah Dinas Bupati Banjarnegara, Kantor Bupati Banjarnegara dan satu rumah kediaman di Krandegan, Banjarnegara, terkait penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara tahun 2017-2018 dan penerimaan gratifikasi. ANTARA FOTO/Idhad Zakaria/foc.

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa bidang hukum terjadi di Indonesia pada Selasa (10/8), mulai dari KPK geledah rumah orang kepercayaan Bupati Banjarnegara hingga hampir semua negara tidak publikasikan data buronan. Berikut sajian berita bidang hukum yang dirangkum LKBN ANTARA.

1. KPK geledah rumah orang kepercayaan Bupati Banjarnegara
Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah orang kepercayaan Bupati Banjarnegara, Jawa Tengah, Budhi Sarwono berinisial EA untuk penyidikan kasus dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang setempat tahun 2017-2018 dan penerimaan gratifikasi.

Selengkapnya baca di sini

2. Polri pastikan pengejaran Harun Masiku tidak terganggu
Divisi Hubungan Internasional Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memastikan pengejaran terhadap buronan mantan caleg PDIP Harun Masiku tidak akan terganggu karena "red notice"-nya tidak dipublikasikan untuk umum.

Selengkapnya baca di sini

3. Perwakilan 75 pegawai KPK gugat hasil TWK ke Komisi Informasi Pusat
Perwakilan 75 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) menggugat keterbukaan informasi terkait dengan hasil tes tersebut ke Komisi Informasi Pusat (KIP).

Selengkapnya baca di sini

4. KPK gandeng Kemendagri dan BPKP optimalkan pencegahan korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengoptimalkan program pencegahan korupsi di daerah.

Selengkapnya baca di sini

5. Polri : Hampir semua negara tidak publikasikan data buronan
Sekretaris National Central Bureau (NCB) Divisi Hubungan Internasional (Hubiter) Polri Brigjen Pol Amur Chandra mengatakan hampir semua negara anggota Interpol tidak mempublikasikan data tersangka yang sudah diterbitkan "red notice"- nya.

Selengkapnya baca di sini

Pewarta : Muhammad Zulfikar
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar