Kemarin, DPR menuju IPU 2022 sampai penguatan LPSK

id DPR IPU 2022,penguatan LPSK,berita politik kemarin

Kemarin, DPR menuju IPU 2022 sampai penguatan LPSK

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani. ANTARA/HO-DPR RI/pri.

Jakarta (ANTARA) - Ragam peristiwa politik terjadi di Indonesia, Rabu (8/9), mulai dari kesiapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menjadi tuan rumah Inter-Parliamentary Union (IPU) General Assembly pada 2022 sampai rencana penguatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Berikut ini lima berita politik menarik pilihan ANTARA:

1. Puan sampaikan kesiapan DPR jadi tuan rumah Sidang Umum IPU 2022
Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan kesiapan DPR RI menjadi tuan rumah Inter-Parliamentary Union (IPU) General Assembly pada 2022.

Pernyataan kesiapan tersebut diformalkan dengan penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara DPR RI dengan IPU.

Selengkapnya baca di sini.

2. LPSK usulkan penguatan wewenang lembaga melalui revisi UU 31/2014
Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo mengusulkan adanya revisi UU nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai upaya penguatan wewenang lembaga tersebut.

"Terkait penguatan wewenang lembaga LPSK bisa ditempuh dengan perubahan (revisi) pada UU nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban," kata Hasto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Selengkapnya baca di sini.

3. Komisi III: Kewenangan LPSK boleh saja diperluas namun harus hati-hati
Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry menyatakan boleh saja memperluas kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) namun pengelolaannya harus hati-hati.

"Boleh saja kewenangan diberikan kepada LPSK namun harus dikelola dengan sangat hati-hati," kata Herman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama pimpinan LPSK di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.

Selengkapnya baca di sini.

4. Ketua MPR: Kebakaran lapas jadi "alarm" benahi pengelolaan manajemen
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai peristiwa kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten, pada Rabu (8/9) dini hari, menjadi "alarm" bagi pemerintah untuk membenahi pengelolaan manajemen lapas di berbagai daerah yang banyak mengalami kelebihan kapasitas.

Berdasarkan data Ditjen Pas, katanya, Lapas Kelas 1 Tangerang ternyata mengalami kelebihan kapasitas, dari yang seharusnya hanya berkapasitas 600 orang, namun menampung sekitar 2.072 narapidana sehingga kelebihan kapasitas sampai 245 persen.

Selengkapnya baca di sini.

5. Peneliti CSPS: Parpol belum tentukan sikap soal koalisi 2024
Partai politik di Indonesia belum menentukan sikap dan membahas kemungkinan membentuk koalisi untuk Pemilihan Umum 2024, kata Peneliti Center for Strategic Policy Studies (CSPS) Universitas Indonesia Marlon S Kansil, di Jakarta, Rabu

Menurut hasil kajian Marlon di berbagai media sosial dalam sepekan terakhir bahwa partai politik di Indonesia masih membicarakan masalah internal, program, dan kebijakan politik partai.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta : Genta Tenri Mawangi
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar