Anggota DPR: Lembaga pendidikan vokasi perikanan harus di bawah KKP

id pendidikan perikanan,vokasi perikanan,politeknik perikanan,supm,kkp

Anggota DPR: Lembaga pendidikan vokasi perikanan harus di bawah KKP

Tangkapan layar Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Yohanis Fransiskus Lema dalam Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan di DPR RI, Jakarta, Kamis (23/9/2021). ANTARA/M Razi Rahman

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema menyatakan bahwa berbagai lembaga sekolah pendidikan vokasi bidang kelautan dan perikanan harus selalu berada di bawah KKP dan tidak diambil oleh kementerian lain.

"Saya merasa Kementerian Kelautan dan Perikanan lebih memiliki passion untuk mengurus sekolah vokasi ini, karena terkait langsung dengan kepentingan nelayan dan juga pelaku utama kelautan dan perikanan," kata Ansyi Lema, sapaan akrab Yohanis Fransiskus Lema, dalam Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan di DPR RI, Jakarta, Kamis.

Ansyi mengungkapkan, pihaknya mendapatkan informasi bahwa saat ini ada rancangan peraturan pemerintah yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi kementerian lembaga.

Baca juga: Latih 1.168 orang, KKP siapkan SDM terampil sektor perikanan nasional

Dalam rancangan peraturan yang saat ini masih dalam proses pembahasan itu, ujar dia, ada wacana bahwa sekolah vokasi non-kedinasan di bawah kementerian/lembaga akan diintegrasikan semuanya ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam konteks KKP, lanjutnya, itu berarti SUPM dan Politeknik Perikanan yang sekolah non-kedinasan itu akan berada di bawah Kemendikbud.

Politisi PDIP itu mendapat kabar bahwa beberapa kementerian lain yang punya sekolah vokasi non-kedinasan, sudah ada yang membuat surat untuk menyampaikan keberatan soal ini.

Untuk itu, ia juga mengajak kepada koleganya di Komisi IV DPR RI agar ada rekomendasi agar sekolah vokasi nonkedinasan agar tetap dikelola kementerian teknis terkait, seperti SUPM dan Politeknik Perikanan tetap berada di bawah KKP.

Baca juga: KKP pacu perbaikan pelabuhan perikanan pada 2022

Dalam bagian lainnya di rapat tersebut, ia juga mengapresiasi kebijakan dari KKP yang memberikan kesempatan kepada anak-anak dari kalangan marjinal pelaku bidang perikanan agar dapat dimasukkan ke dalam sekolah pendidikan vokasional di bawah KKP.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat mewisuda secara daring sebanyak 1.210 lulusan satuan pendidikan tinggi lingkup KKP, Rabu (25/8), menyatakan bahwa pendidikan tinggi di lingkungan KKP menerapkan sistem pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan yang mencetak lulusan unggul dan berjiwa wirausaha, sehingga lulusan siap kerja dan dapat diterima dengan mudah di dunia usaha dan industri.

“Dunia usaha dan industri akan tumbuh jika sumber daya manusianya unggul, berkembang dan berkualitas sesuai yang diperlukan, karenanya peningkatan sumber daya manusia kelautan dan perikanan menjadi prioritas dalam membangun sektor kelautan dan perikanan di Indonesia," ujar Menteri Trenggono.

Selain itu, ujar dia, dengan sistem pendidikan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana Teaching Factory (TEFA), memungkinkan peserta didik dapat merasakan langsung lingkungan dan suasana kerja baik di sektor budi daya perikanan, pengolahan maupun kapal penangkap ikan.

Selain itu, KKP juga terus meningkatkan akses dan alokasi pendidikan bagi anak nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan petambak garam. Saat ini minimal sebanyak 50 persen dari total jumlah peserta didik merupakan anak pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Jumlah tersebut, lanjutnya, akan terus ditingkatkan dengan memperhatikan keterwakilan asal peserta didik dari tiap Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Pewarta : M Razi Rahman
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar