BPOM berikan prioritas pendampingan UMKM untuk gerakan ekonomi

id BPOM,UMKM,Start up

BPOM berikan prioritas pendampingan UMKM untuk gerakan ekonomi

Tangkapan layar Kepala BPOM Penny K Lukito (kedua kiri) memberikan sertifikat izin edar produk herbal dan kosmetika, serta sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan Cara Pembuatan Kosmetika yang baik (CPKB) kepada sejumlah pelaku UMKM di Bali, yang diikuti secara daring di Jakarta, Rabu (17/11/2021). (ANTARA/ Zubi Mahrofi)

Jakarta (ANTARA) -
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memberikan prioritas pendampingan pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk menggerakkan ekonomi nasional.
 
"Produk-produk farmasi, termasuk di dalamnya kosmetik, jamu dan obat herbal, adalah salah satu sektor andalan dan mendapatkan prioritas untuk menjadi penggerak ekonomi Indonesia," ujar Kepala BPOM Penny K Lukito, dalam forum "Pendampingan UMKM Jamu dan Kosmetika menjadi Wirausaha Mandiri dan Berdaya Saing" di Bali yang diikuti secara daring di Jakarta, Rabu.

Apalagi, lanjut dia, sektor itu juga menjadi bagian dari Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035.

Ia mengharapkan pendampingan yang diberikan BPOM dapat meningkatkan kualitas produk herbal dan kosmetika dari hulu ke hilir.
 
Badan POM, lanjut dia, sangat mendorong dan memfasilitasi para pelaku usaha, termasuk usaha rintisan yang akan mengembangkan bisnisnya di bidang produk herbal dan kosmetika.
 
"Start up mempunyai banyak keterbatasan, bisa kita dorong bersama-sama dari berbagai sektor. Jadi sebetulnya Badan POM adalah salah satu bagian dari aspek kepemerintahan yang sangat mendukung pengembangan UMKM, terutama sektor makanan dan obat dalam arti luas," tuturnya.
 
Ia mengemukakan, berbagai program dikembangkan BPOM, antara lain pelatihan, bimbingan teknis dan asistensi yang merupakan upaya pendampingan terhadap pelaku usaha, baik dalam proses untuk mempersiapkan fasilitas produksi ataupun memperoleh izin edar produk.
 
"Kami selalu melakukan pendampingan, baik pelatihan, bimbingan teknis hingga memfasilitasi pendaftaran. Itu sudah kami kerahkan," katanya.
 
Dalam kesempatan itu, turut diserahkan sertifikat izin edar produk herbal dan kosmetika serta sertifikat cara pembuatan obat tradisional yang baik (CPOTB) dan cara pembuatan kosmetika yang baik (CPKB).
 
Kepala Badan POM juga meluncurkan Peraturan Badan POM Nomor 25 Tahun 2021 tentang Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik.
 
Selain itu, Badan POM membuka pelayanan desk registration yang dihadiri oleh 110 perusahaan dan pendampingan kepada 24 perusahaan rintisan.
 
Sebagai ajang promosi, Badan POM membuka lokasi pameran yang diikuti sejumlah UMKM herbal dan kosmetika di Bali.

Pewarta : Zubi Mahrofi
Editor: Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar