Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Nur Afni Sajim mengatakan, Perumda Dharma Jaya perlu menjelaskan lebih lanjut mengenai pangsa pasar ketika pembangunan gudang pendingin itu dilakukan, karena penyediaan gudang pendingin perlu memperhatikan sasaran pangsa pasar yang diharapkan.
"Kalau memang penambahan 'cold storage' itu menjadikan bisnis Dharma Jaya, ini kembali ketika membangun 'cold storage' ujung-ujungnya adalah PMD (Penyertaan Modal Daerah). Maka kita perlu tahu pangsa pasar yang sudah mendaftar ke Dharma Jaya itu siapa dan berapa untuk memenuhi penyewaan 'cold storage' itu," kata Nur Afni saat dihubungi di Jakarta, Jumat.
Menurut Nur Afni, jika penyediaan gudang pendingin hanya menyasar untuk kebutuhan pemilik Kartu Jakarta Pintar (KJP), maka perlu dipertimbangkan dengan besaran biaya operasional yang akan dikeluarkan untuk gudang pendingin dimaksud.
"Karena Dharma Jaya ini merugi, dikasih KJP pun masih merugi. Bisnis tambahan mereka ini apa, sekarang kalau mereka mau menyewakan 'cold storage', misalnya, pangsa pasarnya apakah sudah siap atau belum, jangan akhirnya 'cold storage' dibangun malah merugi juga karena biaya operasional tinggi," ujar Nur Afni.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui BUMD Perumda Dharma Jaya, baru-baru ini kembali mewacanakan perihal pembangunan gudang pendingin teranyar berkapasitas 5.000 ton guna mencegah ketersediaan stok daging sapi dan ayam di ibu kota.
Baca juga: Dharma Jaya gaet BorneoFood buka peluang usaha di Kalimantan Timur
Baca juga: Dharma Jaya: Kerja sama sapi dengan NTT kurangi ketergantungan impor
Penambahan gudang pendingin juga nantinya akan mendukung kapasitas eksisting yang sebelumnya dimiliki Perumda Dharma Jaya sebanyak 32 unit dengan kapasitas daya tampung masing-masing 25 ton dan menghasilkan kapasitas "cold storage" sebesar 800 ton.
Rencananya, gudang pendingin teranyar ini akan dibangun di Penggilingan Cilincing Jakarta Timur di lahan tanah seluas 9.000 meter. Namun, belum terungkap besaran anggaran yang akan digelontorkan untuk pembangunan cold storage tersebut.
Atas dasar itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Manuara Siahaan juga menyarankan Perumda Dharma Jaya lebih memprioritaskan pembenahan neraca keuangan ketimbang ekspansi bisnis. Apalagi BUMD yang bergerak di bidang ketahanan pangan ini masih terindikasi merugi hingga saat ini.
"Saat ini dia lagi 'collaps', wong Dharma Jaya merugi terus kok. Prioritas adalah penyehatan keuangannya, bukan ekspansi," tuturnya.
Selain itu, Manuara juga berharap agar Perumda Dharma Jaya sebaiknya menyiapkan strategi bisnis yang efektif dalam menjaring masyarakat sebagai konsumen hingga perbaikan tata kelola aset.
"Optimalisasi unit-unit produksi nya, tingkatkan dan rebut market untuk peningkatan penjualan, lalu sehatkan organisasi usaha. Perhatikan asset yang masih dikuasai pihak ketiga agar diselesaikan kalau ada," ujar Manuara.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2021
