Saat ini kita sedang dalam penyusunan draf kerja sama dengan TFO Kanada untuk peningkatan kapasitas, baik fasilitas dan SDM dalam perkarantinaan, jaminan mutu dan keamanan hasil perikananJakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempersiapkan kerja sama hibah senilai 1 juta dolar AS dengan Trade Facilitation Office (TFO) Kanada guna peningkatan kapasitas SDM serta fasilitas perkarantinaan ikan, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
"Saat ini kita sedang dalam penyusunan draf kerja sama dengan TFO Kanada untuk peningkatan kapasitas, baik fasilitas dan SDM dalam perkarantinaan, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan," kata Sekretaris Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Hari Maryadi dalam siaran pers di Jakarta, Senin.
Hari mengungkapkan kerja sama tersebut merupakan salah satu implementasi dari amanat World Trade Organization (WTO)-Trade Facilitation Agreement (TFA).
Selain itu, ujar dia, Indonesia juga telah berkomitmen untuk menerapkan TFA di sektor terkait, termasuk di dalamnya perikanan.
"Menindaklanjuti hal tersebut, BKIPM sebagai bagian dari Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan (KNFP) melakukan koordinasi dan kerja sama baik dengan instansi dalam negeri maupun luar negeri," paparnya.
Hari menyebutkan jajarannya tengah membahas proyek mengenai Improving Risk Management of Import Control and Inspection System for Fish and Fishery Products for Fish Quarantine and Inspection Agency (FQIA) di Indonesia dengan TFO Kanada.
Dalam proyek tersebut, terdapat hibah sebesar juta dolar AS yang akan diatur dalam nota kesepahaman antara kedua lembaga.
"Dana hibah ini akan digunakan untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi terkait monitoring, inspeksi dan border measures," ujar Hari.
Peningkatan kapasitas SDM serta fasilitas perkarantinaan ikan, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, merupakan hal yang terkait erat dengan ekspor perikanan.
Terkait ekspor, KKP sebelumya telah menargetkan nilai ekspor hasil perikanan meningkat mencapai 7,13 miliar dolar AS pada tahun 2022, seiring dimasifkannya pelaksanaan program terobosan. KKP juga akan menggelontorkan sejumlah bantuan pemerintah guna mendorong produktivitas pelaku utama sektor kelautan dan perikanan.
Hingga November 2021, nilai ekspor perikanan tercatat di angka 5,15 miliar dolar AS dan prognosa sampai akhir tahun 2021 sebesar 5,45 miliar dolar AS.
Komoditas unggulan ekspor meliputi udang, tuna cakalang tongkol, cumi sotong gurita, rajungan kepiting, dan rumput laut. Sedangkan negara utama pengimpor produk perikanan Indonesia berdasarkan nilainya adalah Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, ASEAN, dan Uni Eropa.
Selain itu, pada tahun 2022 akan ada perubahan tata kelola khususnya di bidang perikanan tangkap dengan dijalankannya kebijakan penangkapan terukur di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).
Aktivitas penangkapan ikan yang akan diatur dalam sistem kuota dan zonasi penangkapan tersebut diharapkan ke depannya akan bakal dapat melesatkan ekspor serta kinerja sektor kelautan dan perikanan nasional.
Perbaikan tata kelola ini juga dalam rangka meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sumber daya alam perikanan dan kegiatan di ruang laut. Hingga 31 Desember 2021 siang, PNBP KKP tercatat sekitar Rp1,1 triliun.
Baca juga: Perbanyak ekspor langsung perikanan, KKP gandeng Angkasa Pura II
Baca juga: KKP: 98 persen produk perikanan RI diterima negara tujuan ekspor
Baca juga: Peningkatan ekspor ikan harus diimbangi pemenuhan kebutuhan domestik
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2022
