" Anggaran Pendapatan Belanja Negara sudah banyak terkuras untuk membiayai pegawai negeri," kata Sudirta, saat berkunjung ke Gorontalo, Jumat.
Anggota DPD RI utusan Provinsi Bali ini juga meminta pemerintah bersikap tegas, dengan langsung memberhentikan PNS yang terbukti terlibat masalah hukum, seperti korupsi.
Selain itu, menurutnya aparat penegak hukum harus mengusut kasus penerimaan PNS, yang hanya didasarkan atas balas budi politik.
Menurutnya, hal ini yang termasuk memperburuk citra birokrat di Indonesia, kasus demikian juga kerap kali terjadi di hampir seluruh daerah.
" Seringkali kepala daerah terpilih melakukan hal demikian, para pendukungnya kemudian dijadikan PNS," kata dia.(*)
(T.KR-SHS/M031)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
