Dalam Major Economies Forum Ministerial Meeting on Energy and Climate yang dihadirinya secara virtual, Kamis (27/1), Menko Luhut juga menegaskan komitmen Indonesia untuk memerangi perubahan iklim dan deforestasi.
"Indonesia terus berkomitmen dan berkontribusi dengan upaya kuat kami dalam memastikan praktik pengelolaan hutan serta dalam melindungi dan mengelola sumber daya alam. Kami menyerukan kerja sama dan kolaborasi dengan negara-negara untuk menuju pengelolaan hutan berkelanjutan," kata Menko Luhut dalam keterangan di Jakarta, Jumat.
Menko Luhut juga menyampaikan dukungan Indonesia terhadap aksi memerangi dampak perubahan iklim, salah satunya melalui aliansi Global Blended Finance untuk mendukung keberlanjutan lingkungan, kesehatan, serta digital, yang nantinya akan dibahas di Bali, April mendatang, menyambut kegiatan KTT G20.
Ia berpendapat untuk menjamin masa depan yang berkelanjutan perlu ada jalan bagi negara-negara berkembang untuk memiliki skema keuangan yang inovatif serta teknologi yang memadai guna membuat terobosan-terobosan baru.
"Menuju ambisi itu, Indonesia telah mengundang berbagai negara untuk meluncurkan Global Blended Finance Alliance,” ungkapnya.
Baca juga: Luhut: Indonesia sangat serius kendalikan perubahan iklim
Lebih lanjut, Menko Luhut menjelaskan Indonesia memiliki hutan seluas 120 juta hektare yang merupakan hutan tropis terbesar ketiga di dunia.
Menurut dia, dalam lima tahun ke belakang pemerintah telah melakukan berbagai perbaikan dalam pengelolaan hutan lestari melalui ekosistem kebijakan, antara lain pengelolaan lahan-lahan hutan termasuk penyelesaian masalah perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan yang mengacu kepada Instruksi Presiden tentang Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 2019-2024.
Kedua, pencegahan dan rehabilitasi hutan melalui perbaikan pada kebijakan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
"Pada tahun 2020, kebakaran hutan di Indonesia menurun secara signifikan, turun sampai 82 persen dari tahun sebelumnya," kata Menko Luhut.
Ia juga menyebut kunci dari ekosistem kebijakan yang dibuat adalah verifikasi. "Saat ini pemerintah telah membuat sistem yang terintegrasi, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk memastikan bahwa Indonesia melakukan pengelolaan hutan yang efektif," sebutnya.
Keempat, yaitu membuat ruang untuk partisipasi masyarakat, salah satunya pembuatan program untuk mengamankan hutan sekaligus menyediakan 12,7 juta hektare hutan sampai 2024 kepada masyarakat lokal.
"Keempat elemen kebijakan ini secara signifikan telah menurunkan laju deforestasi ke level terendah dalam 20 tahun terakhir. Pada tahun 2020, deforestasi sekitar 115 ribu hektare atau turun 75 persen dibandingkan tahun sebelumnya," tutur Menko Luhut.
Baca juga: Luhut bantah kelapa sawit penyebab besar deforestasi
Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2022
