Bengkulu (ANTARA News) - Para nelayan di Kabupaten Kaur Bengkulu, mengaku sangat kecewa dan merasa dibohongi oleh mantan Menteri Koperasi dan UKM Alimarwan Hanan, karena bantuan dua unit kapal ikan moderen sampai sekarang tidak memberikan kontribusi bagi kehidupan mereka. Kedua kapal ikan masing-masing bernilai Rp4,3 miliar itu, sampai sekarang makin tak jelas keberadaannya dan bahkan satu unit di antaranya masih terdampar di pantai Linau, Kabupaten Kaur, kata Arsani, salah seorang nelayan Kaur, Sabtu. Pada saat diserahkan ke dua koperasi di Kaur Mei 2005, kedua kapal itu disebutkan terbuat dari bahan fiber glass dan dilengkapi alat tangkap moderen, namun nyatanya tidak sama sekali. Buktinya satu unit kapal ikan yang terdampar dan sudah rusak berat saat ini, bahannya terbuat dari kayu dan sudah beberapa kali direhab dan ditaksir harganya paling tinggi Rp800 juta. Sedangkan satu unit lagi sudah tidak jelas keberadaannya, ada yang menyebut beroperasi di wilayah Timur Indonesia dan ada yang mengatakan sudah bersandar di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dalam keadaan rusak. Ketidakjelasan status bantuan pemerintah itu diduga akibat ada penyimpangan, karena itu para nelayan kaur mengharapkan kepada pihak penyidik agar mengusut pelaku pembobol uang negara itu secara hukum. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kaur Drs Arswan Jumhari secara terpisah mengakui, status dua unit kapal ikan bantuan Menkop dan UKM itu sekarang ini makin tak jelas. Dua unit kapal masing-masing berbobot 80 gross ton (GT) yang diserahkan awal Mei 2005 kepada dua koperasi nelayan Kaur yakni Koperasi Nelayan Karunia dan Koperasi Mina Usaha Sekunyit itu disinyalir kapal bekas. Indikasi kapal bekas itu terlihat dari kondisi fisiknya pada saat terdampar, terlihat bekas polesan cat di dinding kayu, bukan terbuat dari fiber glass seperti keterangan pada penyerahan awal Mei tahun lalu. Bupati Kaur Drs Warman Suardi belum lama ini mengaku sangat prihatin karena pengelolaan dua kapal ikan moderen bantuan Menkop dan UKM kini tidak jelas karena tidak membawa manfaat bagi masyarakat nelayan di daerahnya. "Saya sudah memerintah kepada Dinas Koperasi agar memberikan laporan ke Menkop UKM bahwa dua kapal bantuan itu tak memberikan manfaat bagi warga Kaur," katanya. Dinas bersangkutan sudah beberapa kali menghadap staf Menkop UKM, tapi belum juga ada jawaban, jika berlarut-larut, Pemkab Kaur akan lepas tangan, karena status bantuan dua kapal itu sampai sekarang juga tidak jelas. Chandra, salah seorang pengelola kapal ikan bantuan bagi nelayan di Kota Bengkulu juga mengaku heran dengan tingginya harga dua unit kapal ikan yang diterima dua koperasi di Kaur, sedangkan harga kapal bantuan yang kini dikelola dan besarnya sama dengan yang di Kaur harganya hanya Rp1,4 miliar per unit. "Kapal kami sampai sekarang masih tetap beroperasi dan sudah memberikan manfaat bagi nelayan anggota koperasi setempat," katanya. Padahal koperasi di kota Bengkulu pada tahun 2005 hanya mendapatkan satu unit kapal ikan, sedangkan di Kabupaten Kaur mendapatkan dua unit untuk dua koperasi.(*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006