Akses terhadap air merupakan salah satu hak asasi manusia dan oleh karenanya harus menjadi fokus utama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkesinambungan pasca-2015.
London (ANTARA News) - Indonesia diminta kembali untuk menyampaikan hasil-hasil High-Level Panel of Eminent Persons (HLP) terkait agenda pembangunan pasca-2015, dalam diskusi panel yang diselenggarakan United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), di Jenewa, Rabu.

Permintaan ini disampaikan pihak UNECE karena peran sentral Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dalam memimpin HLP. Demikian dikatakan Sekretaris Pertama PTRI Jenewa, Adi Winarso, kepada ANTARA London, Kamis.

Dalam diskusi panel mengenai "Water in Post-2015 Development Agenda", Deputi Wakil Tetap RI di Jenewa, Duta Besar (Dubes) Edi Yusup, menjabarkan hal-hal penting yang tercantum dalam Laporan HLP yang telah disampaikan Presiden SBY pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, 30 Mei lalu.

Di antaranya 12 sasaran ilustratif, termasuk akses universal terhadap air dan sanitasi, yang diharapkan dapat menyempurnakan dan menjamin kesinambungan Millennium Development Goals (MDGs) setelah 2015.

Dubes Edi Yusup menekankan, setelah melalui proses konsultasi yang luas, terbuka dan inklusif, laporan Panel merupakan refleksi kepentingan berbagai pemangku kepentingan, termasuk para petani, buruh migran, pengusaha kecil dan besar, hingga para anggota parlemen.

"Akses terhadap air merupakan salah satu hak asasi manusia dan oleh karenanya harus menjadi fokus utama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkesinambungan pasca-2015," ujarnya.

Diingatkannya, sekitar dua milyar penduduk dunia belum mendapatkan akses terhadap air bersih. Lebih lanjut Dubes Yusup menekankan pentingnya masalah air mendapatkan perhatian yang memadai untuk mencegah krisis air, perlunya investasi atas air bersih, serta pentingnya sumber daya air, kualitas air dan pengelolaan air limbah dalam menjamin ketahanan air di dunia.

Wakil World Health Organization (WHO) menyanjung keberhasilan HLP dalam menghasilkan laporan yang dipandang memberikan basis yang sangat kuat untuk mencapai akses universal terhadap air.

Di samping itu, penegasan akses terhadap air sebagai hak asasi manusia disambut hangat oleh wakil pemerintah dan kalangan LSM, yang telah menantikan dikaitkannya isu air secara langsung dengan agenda umum pembangunan.

Dalam diskusi interaktif , Dubes Edi Yusup, mengatakan "pengelolaan air secara efektif tidak dapat dicapai hanya dengan memperhatikan aspek ekonomi, melainkan harus juga memperhatikan aspek sosial dan budaya masyarakat."

Oleh karenanya, pendidikan bagi kalangan muda mengenai isu air yang disesuaikan dengan kondisi lokal sangat penting untuk menanamkan kebijaksanaan dalam pemanfaatan dan pengelolaan air di kalangan masyarakat luas.

Diskusi panel yang diselenggarakan di sela-sela Sidang Substantif ECOSOC ini merupakan forum tukar pikiran mengenai cara untuk mencapai sasaran yang komprehensif mengenai air, termasuk akses terhadap air, ketahanan air, sanitasi dan kebersihan, pasokan air minum, serta water governance. Sidang Substantif ECOSOC diselenggarakan di Jenewa pada 1-26 Juli 2013.

UNECE, yang berdiri pada 1947, merupakan salah satu komisi ekonomi PBB yang dibentuk untuk tiap kawasan di dunia, bergerak di bidang ekonomi dan sektoral, dengan sasaran utama UNECE adalah mendorong kerjasama ekonomi di antara seluruh negara anggotanya. Keanggotaannya saat ini terdiri dari 56 negara yang terletak di Eropa Barat dan Timur, Commonwealth of Independent States dan Amerika Utara.

(ZG)

Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2013