Salah satu janji pemilu Abbott yang berimplikasi pada Indonesia adalah program penggelontoran uang sebesar AUS$ 420 Juta untuk penanganan penyelundupan manusia,"
Jakarta (ANTARA News) - Pengamat Hubungan Internasional Hikmahanto Juwana menilai sudah saatnya Pemerintah Indonesia bersuara lantang menetang rencana program penanganan penyelundupan manusia Australia pascakemenangan Tony Abbott dalam pemilihan umum negeri Kanguru itu.

"Salah satu janji pemilu Abbott yang berimplikasi pada Indonesia adalah program penggelontoran uang sebesar AUS$ 420 Juta untuk penanganan penyelundupan manusia," kata Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu di Jakarta, Minggu.

Menurut Hikmahanto, dengan kemenangan Tony Abbott maka kini saatnya ia akan mengimplementasikan janji kampanye dan tentunya rakyat Australia akan mendesak agar dilaksanakan janji-janji tersebut.

Dalam program yang dikampanyekan itu, kata Hikmahanto, pemerintah Australia akan menggunakan uang untuk membeli kapal-kapal nelayan, memberi insentif uang kepada masyarakat dan kepala desa yang memberi informasi, bahkan menempatkan polisi Australia di Indonesia.

"Abbott membuat program tersebut seolah Indonesia bagian dari negara Australia yang tidak memiliki kedaulatan. Bahkan Abbott melecehkan pemerintah Indonesia karena Indonesia dijadikan tentara bayaran untuk melakukan pekerjaan kotor demi uang," katanya.

Ia menegaskan suara keras pemerintah Indonesia diperlukan dalam rangka tiga hal, pertama, pemerintah ingin meyakinkan rakyat Indonesia bahwa mereka tidak akan mengkhianati konstitusi dan kedaulatan NKRI.

"Kedua, suara lantang pemerintah Indonesia dalam rangka keberpihakan pada kepentingan nasional dan rakyat Indonesia. Pemerintah tidak akan tunduk pada pemerintah atau rakyat negara asing manapun, termasuk Australia," katanya.

Terakhir, kata dia, para pejabat dari pemerintahan di Indonesia tidak ingin dicurigai oleh rakyatnya akan menerima suap atau hal-hal semacam itu yang mungkin dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Australia pendukung Tony Abbott dalam rangka memuluskan program kampanye Abbott terkait penanganan penyelundupan manusia.

Ia menilai bila pemerintah terlambat bersuara lantang menentang program kampanye Abbott maka kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah akan hilang.

"Bila ini terjadi sungguh disayangkan karena Presiden SBY di masa-masa akhir pemerintahannya akan mendapat label negatif," ujarnya.(*)

Pewarta: Akhmad Kusaeni
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013