Bagaimanapun, Polri siap memberi pelayanan bagi pihak yang berunjuk rasa dan pihak lain yang juga memerlukan pengamanan, seperti pihak tuan rumah (MK) yang didatangi pendemo,"
Jakarta (ANTARA News) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyatakan siap mengamankan situasi di sekitar area Mahkamah Konstitusi selama berlangsungnya proses penanganan sengketa Pemilu Presiden (Pilpres) 2014.

"Bagaimanapun, Polri siap memberi pelayanan bagi pihak yang berunjuk rasa dan pihak lain yang juga memerlukan pengamanan, seperti pihak tuan rumah (MK) yang didatangi pendemo," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Agus Rianto di Jakarta, Jumat.

Agus mengatakan, petugas Kepolisian juga akan memberi pengamanan kepada para pengguna jalan yang melalui sekitar area gedung MK.

"Petugas dari Polda Metro Jaya sudah hadir melakukan pengamanan di MK. Kami pun sudah berkoordinasi dengan pihak MK agar setiap kegiatan bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan," ujarnya.

Menurut dia, sejauh ini para personel dari Polda Metro Jaya dan polres yang bertugas mengamankan di sekitar wilayah MK.

"Kami di Mabes Polri stand by (bersiaga) dan akan bergerak secara situasional (berdasarkan situasi yang ada)," jelasnya.

Kabagpenum Divhumas Polri itu berharap agar seluruh rangkaian Pilpres 2014 tetap dapat berjalan dengan tertib walaupun terjadi beberapa aksi unjuk rasa.

Ia juga menekankan, undang-undang memperbolehkan warga negara untuk berunjuk rasa dan mengemukakan pendapat asalkan tetap patuh pada ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Agus menyebutkan bahwa Kepolisian sebelumnya telah menerima laporan mengenai dua kelompok yang melakukan unjuk rasa di depan MK hari ini (25/7) pada pukul 14.00 - 18.00 WIB.

"Hari ini di MK ada kegiatan unjuk rasa dari dua kelompok, salah satunya dari Koalisi Kebenaran dan Keadilan dengan jumlah massa 500 orang dengan tuntutan penuntasan dugaan kecurangan Pilpres," ungkapnya.

Sementara itu, satu kelompok unjuk rasa lainnya adalah Gerakan Mahasiswa Bersatu dengan massa sebanyak 50 orang, yang menuntut agar MK bersikap netral dan adil dalam pelaksanaan sidang sengketa Pilpres 2014.

"Polri biasanya sudah tahu siapa pemimpin unjuk rasanya dan estimasi jumlah massa yang akan melakukan demonstrasi. Sehingga kami dapat memonitor dan melakukan koordinasi," kata Agus.
(Y012/Z002)

Pewarta: Yuni Arisandy
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014