Khartoum (ANTARA News) - Sudan untuk kedua kalinya menolak akses bagi pasukan penjaga perdamaian PBB dan Uni Afrika ke sebuah desa di kawasan barat Darfur untuk menyelidiki tuduhan pemerkosaan massal, karena meragukan motif dari kunjungan tersebut.

PBB mengatakan pasukan Sudan sebelumnya menolak akses masuk bagi misi gabungan pasukan perdamaian yang dikenal sebagai UNAMID, ke Tabit di Darfur utara pada awal November.

Pasukan tersebut kemudian diizinkan mengunjungi kawasan itu dan dalam pernyataan pada 10 November mengatakan bahwa mereka tidak menemukan bukti apapun terkait laporan media bahwa tentara Sudan memperkosa sekitar 200 perempuan dan anak-anak di daerah itu.

Namun setelah kunjungan itu, Duta Besar Australia untuk PBB Gary Quinlan yang juga presiden Dewan Keamanan PBB bulan ini mengatakan kehadiran militer Sudan selama proses wawancara UNAMID dengan terduga korban pemerkosaan di Tabit menimbulkan keprihatinan mendalam.

UNAMID mengatakan akan melakukan penyelidikan lebih jauh dan berpatroli di kawasan itu.

Tetapi Kementerian Luar Negeri Sudan pada Minggu mengeluarkan pernyataan menolak akses masuk bagi UNAMID ke kawasan itu karena misi tersebut mencoba melangkahi Khartoum dan langsung ke otoritas Darfur untuk meminta izin pada Sabtu.

"Sudan meragukan motif di balik desakan misi itu untuk melakukan kunjungan kedua ke kawasan Tabit," kata Kemenlu.

PBB pada Senin mengeluarkan pernyataan keprihatinan Sekjen PBB Ban Ki-moon terkait fakta bahwa UNAMID sekali lagi ditolak masuk ke Tabit.

"Hanya penyelidikan menyeluruh oleh UNAMID yang akan membantu membuka tabir atas tuduhan serius ini," katanya.

"Oleh karena itu Sekretaris Jenderal mendesak pemerintah Sudan untuk memberikan akses kepada UNAMID, tanpa ditunda-tunda lagi, ke Tabit dan penduduknya sehingga laporan-laporan (pemerkosaan) ini bisa diverifikasi."

Di sebagian besar wilayah Darfur hukum sudah tidak lagi ditegakkan, dimana kelompok pemberontak non-Arab angkat senjata pada 2003 menentang pemerintahan Arab di Khartoum, dan menuduh mereka telah melakukan diskriminasi. UNAMID dikirim ke kawasan itu sejak 2007.

Pada Oktober, sebuah kajian internal PBB menemukan bahwa UNAMID gagal memberikan laporan ke Markas PBB di New York mengenai serangan terhadap warga sipil serta pasukan penjaga perdamaian.

Kajian itu dilakukan sebagai tanggapan atas laporan media yang menduga bahwa UNAMID dengan sengaja menutupi serangan-serangan mematikan tersebut.

(Uu.S022)

Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2014