ini survei independen atau dibayar untuk mempengaruhi opini? Sebab kalau ini terus menerus dibiarkan akan menjadi pembenaranJakarta (ANTARA News) - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti mempertanyakan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pimpinan Denny JA karena dinilainya dipublikasikan lantaran LSI adalah konsultan politik salah satu calon. Lembaga survei ini juga disebutnya sedang mencari pasar.
"Survei LSI Denny JA dilakukan sebagai konsultan politik salah satu calon," kata Ikrar di Jakarta, Jumat.
Ia juga meragukan simulasi dalam survei itu yang disebutnya hanya penjumlahan dari perolehan suara Anies Baswedan dan Agus Yudhoyono.
"Sulit menguji apakah benar pendukung Agus sepenuhnya akan bermigrasi ke Anies, atau sebaliknya, di putaran kedua," sambung Ikrar.
Asumsi migrasi dukungan didasarkan pada sentimen keengganan pemilih Islam memilih Ahok, yang menurut LSI mencapai 40 persen. Asumsi itu sulit diterima, kata Ikrar, karena berdasarkan sebaran dukungan, pendukung Ahok dari pemilih Muslim ironisnya justru lebih besar (27,7 persen), Anies (22,8 persen) dan Agus (20,6 persen).
Survei itu menyebutkan angka elektabilitas Ahok pada survei Oktober turun pada 31,4 persen. Angka ini sama dengan simulasi tiga pasangan di mana pasangan Ahok-Djarot juga memperoleh suara 31,4 persen.
Ikrar menilai angka-angka LSI itu ganjil karena berarti Djarot tidak memberikan andil suara dalam survei itu.
Ikrar juga menyayangkan isu SARA menyertai hasil survei itu, padahal selama ini Denny JA dikenal sebagai tokoh yang sangat menentang isu SARA.
"Jadi ini survei independen atau dibayar untuk mempengaruhi opini? Sebab kalau ini terus menerus dibiarkan akan menjadi pembenaran," kata Ikrar.
Sementara itu, peneliti utama LIPI Siti Zuhro menegaskan perlu pengaturan untuk memisahkan antara lembaga survei dengan konsultan politik maupun tim sukses, agar tidak terjadi membohongi publik.
"Saya setuju kalau dipisahkan antara lembaga survei, konsultan politik dan tim sukses," kata Siti Zuhro.
Siti menjelaskan lembaga survei mulai tidak karuan kiprahnya sejak 2008, padahal menurut dia lembaga survei seharusnya terbuka, transparan dan berintegritas.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2016
