"Pemerintah (PUPR) harus cepat atasi jalan berlubang pantura dan antisipasi longsor jelang Natal dan Tahun Baru 2017," kata Fathan dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.
Apalagi, katanya, Natal dan Tahun Baru kali ini bersamaan dengan musim libur panjang sekolah sehingga diperkirakan akan banyak warga masyarakat yang merayakan kegiatan tersebut di luar kota.
"Kementerian PUPR dan pihak terkait harus memastikan bahwa kondisi jalanan dan fasilitas mudik Natal dan Tahun Baru kali ini lebih baik daripada tahun lalu. Ini harus jadi momentum untuk memberikan kebahagiaan kepada masyarakat yang merayakannya," katanya.
Namun, dia mengingatkan bahwa dengan kondisi jalanan yang berlubang dan intensitas hujan yang sangat tinggi, para pemudik diharapkan lebih waspada, khususnya pada sejumlah ruas jalan seperti di wilayah Pantura Jawa Tengah-Jawa Timur masih berpotensi mengalami genangan banjir.
"Hujan dengan intensitas tinggi diperkirakan masih akan terus terjadi saat Natal dan Tahun Baru ini. Pengguna jalan mesti berhati-hati sebelum pemerintah melakukan perbaikan," katanya.
Untuk mengurangi potensi macet yang terus berulang, Fathan mendorong pemerintah untuk segera merealisasikan percepatan infrastruktur baik jalan tol, penambahan jalur kereta api maupun pembangunan bandara di beberapa wilayah/kota, khususnya di Pulau Jawa yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi.
Nantinya, lanjut Fathan, masyarakat harus diarahkan untuk lebih memilih angkutan umum daripada mobil pribadi saat mudik dan pemerintah harus dengan cepat meningkatkan kapasitas infrastruktur transportasi seperti bandara dan kereta api.
"Infrastruktur seperti inilah yang harus jadi prioritas pemerintah. Jika akses penerbangan semakin menjangkau daerah tingkat II, masyarakat tidak perlu repot bermacet-macet saat mudik. Ekonomi masyarakat juga akan semakin terbuka, ujar Anggota Fraksi PKB dari daerah pemilihan Jawa Tengah ini.
Sebagai mitra Kementerian Perhubungan dan Perumahan Rakyat (PUPR), Komisi V DPR berkomitmen untuk terus memberikan dukungan bagi terwujudnya infrastruktur yang lebih baik.
Hal itu terbukti dengan besarnya anggaran Kementerian PUPR dan belanja infrastruktur dalam APBN yang disepakati oleh DPR.
Fathan mengungkapkan, pada 2016 anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp97,1 triliun dan meningkat menjadi Rp98,8 triliun pada APBN 2017.
Namun, khusus untuk anggaran infrastruktur, APBN 2017 menetapkan belanja sebesar Rp387,3 triliun atau naik dari usulan yang sebelumnya disampaikan dalam nota keuangan 2017 sebesar Rp336,7 triliun.
"Infastruktur adalah kunci untuk memperkuat ekonomi dan menciptakan efisiensi, sehingga daya saing ekonomi kita semakin kuat, " katanya.
Pewarta: Edy Sujatmiko
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2016
