Yerusalem (ANTARA News) - Seorang pejabat senior Palestina mengatakan kebisuan pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait pertumbuhan permukiman Israel dan kegagalan mereka untuk mendukung solusi dua negara mendorong kebijakan "apartheid" Israel.

Kritik kepala perunding Saeb Erekat itu disampaikan dalam satu pernyataan pada Selasa (1/8) setelah Palestina sebelumnya berhati-hati untuk tidak memusuhi pemimpin baru AS itu sejak pelantikannya pada Januari.

Perundingan damai antara Israel dan Palestina telah dibekukan sejak 2014.

"Fakta bahwa pemerintah AS tidak menyatakan tujuan akhir proses damai tersebut dan kebisuan mereka terkait intensifikasi aktivitas permukiman kolonial Israel ditafsirkan oleh pemerintah Israel sebagai sebuah kesempatan untuk menghancurkan solusi dua negara dan menggantinya dengan satu negara dengan dua sistem," kata Erekat sebagaimana dikutip kantor berita AFP.

"Itulah yang dilakukan pemerintah Israel di lapangan melalui kebijakan mereka," katanya, menambahkan bahwa sistem tersebut sama dengan "apartheid".

Pemerintahan Trump telah berusaha membangun kepercayaan bagi putaran baru perundingan damai langsung antara Israel dan Palestina.

Erekat, yang juga merupakan sekretaris jenderal Organisasi Pembebasan Palestina, mengatakan bahwa kebisuan pemerintah AS merupakan "hambatan" bagi perundingan.

Permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur termasuk di antara isu kontroversial dalam konflik Palestina-Israel.

Israel menduduki daerah itu pada 1967 dalam gerakan yang tidak pernah diakui oleh masyarakat internasional, dan lebih dari 600.000 warga Israel sekarang tinggal di permukiman itu.

Pada Desember, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan permukiman semacam itu ilegal setelah Barack Obama yang ketika itu menjabat sebagai presiden AS memutuskan untuk tidak memveto resolusi tersebut.

Sejak Trump berkuasa, Washington lebih banyak diam sementara Israel mengumumkan ribuan rumah baru di permukiman itu.

Trump juga menggeser dukungan AS pada solusi dua negara --membangun negara Palestina merdeka berdampingan dengan Israel-- yang sudah dijalankan sejak puluhan tahun lalu dengan mengatakan pada Februari bahwa dia gembira dengan solusi satu negara atau dua negara jika kedua pihak menyukainya.(kn)


Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2017