Jakarta (ANTARA News) - Dewan Keamanan PBB akan menggelar sidang darurat untuk membahas kekerasan di Myanmar barat setelah kepala Komisi HAM PBB memperingatkan "pembersihan etnis" yang sudah membuat 300.000 muslim Rohignya terusir dari Myanmar.
Rakhine terjerembab ke dalam krisis setelah militan Rohingya menyerang pos-pos polisi Agustus lalu yang memicu bentrok militer yang membuat hampir sepertiga minoritas muslim itu meninggalkan Bangladesh.
Para pengungsi Rohingya yang kehausan menceritakan kisah pelarian mereka dalam menghindari tentara dan gerombolan nasionalis Buddha yang membakari rumah mereka dan membunuh warga sipil tanpa pandang bulu. Sebaliknya, pemerintah menyebut pemberontaklah yang melakukan pembakaran itu.
Sementara itu Kepala Komisi HAM PBB Zeid Ra'ad Al Hussein menyatakan kekerasan itu "contoh nyata dari buku teks tentang pembersihan etnis".
Beberapa jam sebelum pernyataan Hussein, DK PBB mengumumkan akan bertemu esok Rabu untuk membahas krisis yang memicu gelombang tekanan dari dunia kepada pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi itu.
Kementerian luar negeri Myanmar malah menyatakan menyambut baik pernyataan PBB dan kutukan beberapa negara terhadap aksi teroris.
Sementara itu Inggris dan Swedia meminta DK PBB bertemu di tengah semakin kerasnya tekanan internasional kepada Myanmar. Sebaliknya China yang menjadi mitra dagang utama Myanmar berkali-kali menghalangi kasus Rohingya dibawa ke forum tertinggi PBB itu, demikian AFP.
Rakhine terjerembab ke dalam krisis setelah militan Rohingya menyerang pos-pos polisi Agustus lalu yang memicu bentrok militer yang membuat hampir sepertiga minoritas muslim itu meninggalkan Bangladesh.
Para pengungsi Rohingya yang kehausan menceritakan kisah pelarian mereka dalam menghindari tentara dan gerombolan nasionalis Buddha yang membakari rumah mereka dan membunuh warga sipil tanpa pandang bulu. Sebaliknya, pemerintah menyebut pemberontaklah yang melakukan pembakaran itu.
Sementara itu Kepala Komisi HAM PBB Zeid Ra'ad Al Hussein menyatakan kekerasan itu "contoh nyata dari buku teks tentang pembersihan etnis".
Beberapa jam sebelum pernyataan Hussein, DK PBB mengumumkan akan bertemu esok Rabu untuk membahas krisis yang memicu gelombang tekanan dari dunia kepada pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi itu.
Kementerian luar negeri Myanmar malah menyatakan menyambut baik pernyataan PBB dan kutukan beberapa negara terhadap aksi teroris.
Sementara itu Inggris dan Swedia meminta DK PBB bertemu di tengah semakin kerasnya tekanan internasional kepada Myanmar. Sebaliknya China yang menjadi mitra dagang utama Myanmar berkali-kali menghalangi kasus Rohingya dibawa ke forum tertinggi PBB itu, demikian AFP.
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2017
