"Jika sudah ditetapkan mana saja desa di kabupaten itu, dengan program-program yang sudah dimiliki oleh kementerian-lembaga negara tadi, bukan tidak mungkin kalau program intervensi penangan stunting ini dapat menjadi program pengentasan kemiskinan di desa-desa," kata Puan dalam rapat koordinasi tingkat menteri tentang penanganan kekerdilan di kantor Kemenko PMK Jakarta, Rabu.
Menurut Puan, pembangunan sarana sanitasi, embung desa, sarana air bersih, PAUD, Polindes dan sebagainya dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk melakukan pencegahan tetapi juga dapat mulai membudayakan gerakan hidup bersih dan sehat.
Program intervensi penanganan kekerdilan pada anak menyasar delapan kabupaten untuk tahun 2017.
Sementara itu, program intervensi penanganan kekerdilan di tahun 2018 akan menyasar 100 kabupaten-kota.
"Pada dasarnya semua kementerian dan lembaga sudah punya program intervensi penanganan stunting. Yang terpenting sekarang adalah kita harus menentukan dengan jelas mana saja desa yang menjadi lokasi sasaran program intervensi ini," tutur Menko PMK.
Desa yang akan ditentukan menjadi sasaran program intervensi adalah desa yang punya angka kekerdilan tinggi dan kekurangan sarana sanitasi, air bersih serta fasilitas layanan kesehatan.
Prevalensi anak yang mengalami kekerdilan di Indonesia tercatat 27,5 persen pada 2016. Angka tersebut telah mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya dan lebih rendah dari target penurunan stunting yang sebesar 28 persen.
"Meskipun menurun, stunting tetap jadi masalah serius bagi kita," tegas Menko PMK. Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan angka prevalensi kekerdilan maksimal 20 persen.
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2017
