Nasir dalam rilis, Jumat, menyatakan kerap menerima informasi bahwa masih ada perangkat desa yang belum memaksimalkan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat desa.
Untuk itu, ujar dia, aparat penegak hukum juga diharapkan bisa membantu dengan cara mengarahkan dan mengawasi agar dana desa tepat sasaran dan mampu meningkatkan daya dan hasil guna potensi yang ada di tengah masyarakat.
Pemerintah, kata Nasir, mengalokasi dana desa karena mayoritas penduduk Indonesia banyak tinggal di pedesaan.
Apalagi, lanjutnya, salah satu isi dari konsep Nawacita Presiden Jokowi adalah membangun Indonesia dari pinggiran dan desa.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengatakan realisasi dana desa hingga 11 Desember 2017 telah mencapai Rp59,2 triliun atau mendekati target APBNP sebesar Rp60 triliun.
"Pelaksanaan dana desa sampai akhir tahun tidak bisa mencapai 100 persen, karena masih ada kendala penyaluran dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa," kata Boediarso dalam pemaparan di Bogor, Jawa Barat, Selasa (12/12).
Boediarso menjelaskan realisasi tersebut berasal dari penyaluran dana desa dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah sebesar Rp35,8 triliun untuk 74.910 desa atau sebanyak 99,5 persen dari target penyaluran tahap I sebesar Rp36 triliun.
Kemudian, penyaluran dana desa tahap II dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah mencapai Rp23,4 triliun untuk 73.051 desa atau sebanyak 97,3 persen dari target penyaluran tahap II sebesar Rp24 triliun.
Dari total realisasi tersebut, maka masih terdapat dana desa yang belum tersalurkan sebesar kurang lebih Rp800 miliar hingga akhir tahun.
Meski demikian, untuk penyaluran tahap I tersebut, baru sebesar Rp33,1 triliun untuk 65.324 desa atau 91,9 persen dari target penyaluran Rp36 triliun, yang sudah disalurkan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa.
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
