Direktur Utama BTN Maryono di Jakarta, Selasa, mengatakan Kementerian BUMN akan mengatur perbankan syariah milik bank-bank BUMN setelah adanya perusahaan induk usaha keuangan. Dengan begitu, BTN masih mematangkan rencana strategis UUS BTN sembari menunggu perusahaan induk (holding) keuangan selesai dibentuk.
"Policy yang diatur untuk syariah ini setelah 'holding' BUMN selesai," kata Maryono dalam paparan kinerja kuartal empat 2017.
Direktur Strategi, Risiko, dan Kepatuhan BTN R Mahelan Prabantarikso mengatakan memang ada wacana untuk penggabungan anak usaha syariah milik BUMN agar lebih efektif. Namun, Kementerian BUMN masih mengkaji rencana itu.
Oleh karena itu, BTN enggan terburu-buru untuk melakukan pemisahan UUS.
"Spin off syariah, sesuai RBB kami tunda sampai proses pembentukan holding selesai dan perkiraan kami 2020," kata Mahelan.
Jika bergabung dalam perusahaan induk yang dibentuk Kementerian BUMN, maka UUS harus dilepaskan BTN. Akan tetapi, BTN menilai UUS lebih menguntungkan dibandingkan membentuk bank umum syariah (BUS).
Menurut Mahelan, pemisahan UUS membutuhkan biaya dan alokasi Sumber Daya Manusia. Karena itu, BTN ingin melepaskan unit usaha tersebut saat perseroan sudah benar-benar siap.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberi batas waktu bank induk untuk melepaskan UUS maksimal pada 2023 atau saat aset UUS sudah lebih dari Rp 20 triliun.
Selain itu, BTN akan melihat bank syariah BUMN lain yang akan bergabung dalam holding. Menurut Mahelan, hingga saat ini belum ada kajian dan pendalaman mengenai penggabungan bank syariah tersebut.
"Dari tiga bank syariah, yang dekat bisa jadi BNI Syariiah yang sama-sama bisnis perumahan," ujarnya.
Hingga 2017, aset UUS BTN mencapai Rp23,39 triliun di akhir 2017. Sejauh ini, pertumbuhan UUS BTN di kisaran 29 persen.
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2018
