Jakarta (ANTARA News) - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, menargetkan, rencana strategis (Renstra) tahap kedua dalam pemenuhan kekuatan pokok minimum atau "Minimum Essential Force" (MEF) mencapai 72 persen pada 2019.
 
"Pembangunan TNI yang terstruktur dalam rencana postur TNI dan rencana strategis TNI pada tahun 2018 telah mencapai 61,9 persen target Minimum Essential Force (MEF) dan diharapkan pada akhir tahun 2019 akan mencapai 72 persen seperti target pemerintah pada akhir renstra 2015 - 2019," kata Panglima TNI dalam sambutannya yang dibacakan oleh KSAD Jenderal TNI Mulyono dalam upacara HUT TNI ke-73 di bandar udara Mopah Merauke, Jumat.
 
TNI sebagai alat pertahanan negara harus terus mentransformasi diri menjadi kekuatan militer yang profesional, handal dan kapabel menghadapi berbagai bentuk ancaman dan gangguan. 
 
Panglima TNI menyebutkan, berbagai jenis alutsista akan berdatangan pada akhir tahun 2019 seperti rudal strartreak TNI AD, kapal selam TNI AL, pesawat CN 235 TNI AL dan AU serta pesawat tempur Sukhoi 35 TNI AU.
 
Selain itu, pembangunan sarana prasarana terus dilaksanakan di empat satuan baru yaitu divisi infanteri 3/Kostrad di Pakatto Sulawesi Selatan, Koarmada III di Sorong, Koopsau III di Biak dan Pasmar 3 di Sorong. 
 
"Serta pangkalan TNI terpadu Natuna sebagai pangkalan operasi TNI yang mengandung tiga matra," kata Hadi Tjahjanto dalam siaran persnya.
 
Peringatan HUT TNI di Merauke dihadiri segenap pimpinan TNI yang ada di tanah Papua serta ribuan masyarakat Merauke yang memadati bandar udara Mopah.
 
Peringatan kali ini sangat berkesan dengan adanya sosiodrama satuan satgas naga yang saat itu dibawah pimpinan Kapten Infanteri L.B Moerdani. 
 
Sosiodrama ini menceritakan bagaimana pasukan Indonesia bersama masyarakat setempat mengusir penjajahan Belanda di tanah miring Merauke.
 
Sementara itu, pengamat militer dan intelijen, Susaningtyas Kertopati, mengatakan, secara kekinian TNI harus menjaga tertatanya dengan baik mulai dari integrasi sistem informasi, interoperability sistem informasi hingga "composability" sistem informasi. 
 
"Semua itu agar informasi perkembangan keadaan yan ada dapat terintegrasi dan diterima dengan tepat cepat oleh prajurit utamanya yang berada di lapangan sehingga tak ada kesalahpahaman," kata mantan anggota Komisi l DPR ini.
 
Politisi Perindo ini mengatakan, pembenahan TNI harus diutamakan untuk peningkatan kompetensi dan kapasitas prajurit menjadi "scholar warrior". 
 
Menurut dia, kompetensi prajurit TNI harus mencapai tingkatan setara dengan kompetensi prajurit negara maju. 
 
"Kapasitas prajurit TNI harus mencapai tingkatan intelektual akademik melakukan analisis berbagai operasi militer secara ilmiah," katanya.
 
Tidak hanya itu, pembenahan TNI juga diarahkan untuk mencapai efisiensi organisasi agar lebih responsif menghadapi berbagai jenis ancaman mulai dari ancaman militer, ancaman non-militer dan ancaman nirmiliter. 
 
"Organisasi TNI harus dibenahi agar struktur dan posturnya lebih tanggap mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis global, regional dan nasional," kata Nuning.*
 

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018