Pada hari pertama penyelenggaraan BDF ke-11 di Nusa Dua, Kamis, Molina melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan membahas pengalaman kedua negara dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi.
"Saya sampaikan bahwa demokrasi memang bukan hal yang mudah, tetapi Indonesia yakin demokrasi masih menjadi pilihan terbaik untuk melayani masyarakat," kata Menlu Retno kepada wartawan mengenai pertemuannya dengan Molina.
Mengusung tema "Demokrasi untuk Kemakmuran", BDF tahun ini menggarisbawahi pentingnya demokrasi inklusif untuk mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
Demokrasi, menurut beberapa studi, juga telah terbukti mampu menunjang pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat.
Atas keyakinan itulah, Indonesia pada 1998 memilih menganut sistem demokrasi, meskipun pertumbuhan ekonomi sebelum reformasi tinggi yakni mencapai 9 persen per tahun.
Menlu Retno menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu menjamin kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat, itu sebabnya Indonesia memilih demokrasi yang memungkinkan setiap warga negara berpartisipasi dalam pembangunan.
"Kami yakin demokrasi yang baik akan membawa inklusivitas, memungkinkan pengawasan dan keseimbangan, serta mencegah korupsi," tutur dia.
Baca juga: Menteri luar negeri sebut demokrasi bawa kemakmuran
Dalam pertemuan dengan Menteri Venezuela, Retno juga membahas mengenai upaya meningkatkan kerja sama ekonomi karena perdagangan kedua negara menunjukkan tren penurunan.
Indonesia juga meminta Venezuela, yang memegang keketuaan Gerakan Non-Blok (GNB) periode 2016-2019, untuk membantu perjuangan kemerdekaan Palestina di bawah mekanisme solusi dua negara.
"Kami meminta keketuaan Venezuela digunakan untuk mendapatkan dukungan dari negara anggota GNB lainnya untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina," tutur Menlu Retno.
Menteri Molina menghadiri BDF tahun ini untuk mewakili Venezuela sebagai negara pengamat.
Sebelumnya, pemerintah Venezuela telah memberikan bantuan kemanusiaan senilai 4,9 juta dolar AS (Rp71 miliar) bagi korban bencana alam di Sulawesi Tengah, terutama Kota Palu.
Baca juga: Indonesia promosikan demokrasi inklusif
Baca juga: Demokrasi di Asia berkembang positif
Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
