Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Febrian Alphyanto Ruddyard di Jakarta, Rabu.
Menurut Febrian, Indonesia saat menjabat sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020 akan mendapatkan dua kali kesempatan untuk menduduki kursi kepresidenan Dewan Keamanan PBB, yakni pada Mei 2019 dan pertengahan 2020.
Untuk itu, kata dia, pada masa kepresidenan pertama Indonesia di DK PBB, pemerintah RI akan mengusung tema tentang operasi pemeliharaan perdamaian PBB.
"Presiden DK PBB harus mengangkat satu tema. Kita sudah tentukan untuk `presidency` Indonesia yang pertama di DK PBB, kita mengangkat tema tentang `peacekeeping operation`," ujar Febrian.
Dia menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia akan mendorong reformasi operasi pemeliharaan perdamaian untuk meningkatkan keefektifan dan keefisienan misi-misi pemeliharaan perdamaian PBB.
"Posisi kita kredibel dalam isu operasi pemeliharaan perdamaian PBB. Kontribusi Indonesia untuk `peacekeeping operation` sudah ada catatan tersendiri di PBB," ucapnya.
Indonesia memiliki visi untuk menjadi bagian dari 10 besar negara penyumbang personel pasukan penjaga perdamaian PBB dan berupaya untuk menempatkan total 4.000 personel di berbagai misi pemeliharaan perdamaian PBB.
Berdasarkan data PBB per 30 November 2018, Indonesia menduduki peringkat ke-7 negara pengirim terbesar personel pasukan penjaga perdamaian PBB, yakni mencapai 3.545 personel.
Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
