Jakarta (ANTARA News) - Kata "unicorn" menjadi salah satu perbincangan yang hangat di kalangan masyarakat maupun jagat maya seusai berakhirnya debat capres 2019 putaran kedua, pada Minggu malam (17/2).

Makhluk mitologi yang digambarkan sebagai kuda bertanduk itu tiba-tiba muncul ketika calon presiden nomor 01 Joko Widodo mengajukan pertanyaan kepada calon presiden nomor 02 Prabowo Subianto.

Dalam sesi debat inspiratif, Jokowi mempertanyakan upaya yang akan dilakukan oleh Prabowo, apabila terpilih sebagai presiden, untuk mendukung pengembangan "unicorn" di Indonesia.

Namun, "unicorn" yang dimaksud kali ini adalah perusahaan rintisan (startup) yang sudah memiliki valuasi nilai hingga satu miliar dolar AS.

Dari tujuh "unicorn" yang berada di kawasan Asia Tenggara, empat berasal di Indonesia yaitu GoJek, Tokopedia, Traveloka dan Bukalapak.

"Unicorn" bukan satu-satunya istilah untuk menunjukkan golongan sebuah perusahaan rintisan, karena kini juga dikenal "decacorn" dan "hectocorn".

"Decacorn" digunakan untuk menyebut perusahaan rintisan yang memiliki nilai valuasi 10 miliar dolar AS, sementara "hectocorn" sebesar 100 miliar dolar AS.

Jawaban atas pertanyaan tersebut membuat suasana sedikit cair, karena Prabowo sedikit kurang memahami substansi maupun konteks yang ditanyakan oleh Jokowi.

"Yang bapak maksud 'unicorn'? maksudnya yang 'online-online' itu?," kata Prabowo yang sepanjang debat tersebut lebih banyak beretorika mengenai kemandirian ekonomi.

Prabowo pun memberikan jawaban akan mengurangi regulasi dan pembatasan yang selama ini menghambat perkembangan usaha rintisan lokal, termasuk mengatasi persoalan perpajakan.

Meski mendukung sepenuhnya pengembangan "unicorn", Prabowo justru mengingatkan bahwa lahirnya perusahaan startup ini justru bisa mempercepat larinya uang dari Indonesia ke luar negeri. "Ini masalah bangsa, karena kekayaan Indonesia tidak tinggal di Indonesia," katanya.

Entah kebetulan atau tidak, pertanyaan mengenai "unicorn" ini muncul tidak lama setelah pendiri Bukalapak Achmad Zaky di media sosial mempertanyakan rendahnya dana untuk riset dan pengembangan bagi industri e-commerce.

Cuitan yang menganggap pemerintah kurang mendukung pengembangan industri dagang berbasis jaringan juga menimbulkan polemik karena meminta "presiden baru" untuk mengatasi persoalan ini.

Baca juga: Pengamat: isu "unicorn" bentuk peringatan Prabowo

Dukungan pemerintah

Dalam kesempatan itu, Jokowi menyampaikan banyak capaian yang sudah dilakukan untuk mendorong penguatan dan melahirkan "unicorn" baru di Indonesia.

Salah satunya, program 1.000 rintisan lokal baru untuk mendukung penambahan "unicorn" yang mampu memasarkan produk dalam negeri dan dapat bersaing di tingkat global.

"Kita sudah menyiapkan program 1.000 startup baru yang kita link-kan dengan inkubator-inkubator di tingkat global, agar inovasi mereka berkembang di negara lain," kata Jokowi.

Selain itu, pembangunan infrastruktur telekomunikasi berupa Palapa Ring telah disiapkan untuk mendukung konektivitas hingga tingkat kabupaten dan desa.

Melalui jaringan internet yang kuat di seluruh Indonesia maka diharapkan makin tumbuh perusahaan rintisan dari daerah yang mampu mengembangkan potensi ekonomi dari luar Jawa.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan pemerintah selama ini telah mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendorong penguatan "unicorn".

"Kami makin meningkatkan kapasitas SDM dengan suatu kurikulum yang mampu membuat mereka menjadi pionir inovatif," kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin (18/2), seusai acara debat.

Investasi SDM ini berupa pembenahan pendidikan vokasi maupun bantuan dana kepada universitas agar kehidupan riset dan pengembangan dalam teknologi informasi dapat menghasilkan inovasi yang berguna.

Upaya lain yang dilakukan untuk mendorong penguatan "unicorn" adalah mencari skema yang tepat terkait dengan perpajakan agar sesuai kondisi terkini dan tidak menganggu kelangsungan usaha dari industri ini.

"Kami bersama-sama dengan industri, pelaku 'unicorn'nya sendiri, untuk bisa melihat sebetulnya kebutuhannya seperti apa. Dari sisi fasilitas dan dukungan, bagaimana bentuk yang dibutuhkan," ujar Sri Mulyani.

Baca juga: Anggapan "unicorn" jadi penyebab dana lari ke luar negeri dinilai gagal paham

Dorong investasi

Peneliti Senior Bursa Efek Indonesia Poltak Hotradero mengatakan tumbuhnya perusahaan rintisan lokal dapat mendorong masuknya investasi asing ke Indonesia yang saat ini merupakan pasar potensial ekonomi.

Oleh karena itu, ia memastikan perusahaan startup dapat makin berkembang karena pelaku usaha asing yang menanamkan modal ke "unicorn" Indonesia merupakan investor berkelas dunia dengan dana kelolaan yang sangat besar.

"Jadi, bagaimana caranya bisa membawa uang ke luar negeri? Justru, yang ada uang luar negeri masuk ke Indonesia," kata Poltak ikut mengklarifikasi pernyataan Prabowo dalam debat capres.

Ia menegaskan kondisi perekonomian Indonesia sedang tumbuh positif sehingga apabila investasi masuk ke "unicorn" Indonesia, bukan tidak mungkin dapat menguasai pasar Asia Tenggara yang mempunyai populasi 560 juta jiwa. 

"Unicorn' di Indonesia ini rajanya Asia Tenggara. Kalau bisa masuk ke pasar Indonesia yang kompleks, pasti bisa masuk ke negara lain," ujarnya.

Poltak juga menjelaskan bahwa sistem investasi dan struktur organisasi dalam perusahaan rintisan lokal berbeda dengan perusahaan biasa, karena pendiri masih mempunyai peranan sentral. 

Dengan kondisi itu, menurut dia, masuknya investor asing tidak akan mengubah perusahaan berbasis jaringan itu menjadi milik asing, karena pendiri tidak mungkin tergeser dari posisi pengendali. "Justru, sosok pendiri yang menjadi daya tarik investor asing," kata Poltak.

Meski pertumbuhan "unicorn" diperkirakan makin pesat karena iklim bisnis di kawasan yang bersahabat, pemerintah juga diingatkan untuk membuat regulasi yang jelas.

Pengajar Unika Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno mengatakan pemerintah masih belum mempunyai regulasi yang tepat untuk mengantisipasi perkembangan perusahaan rintisan yang pesat.

"Pemerintah sangat terlambat mengantisipasi dan tidak jelas arahnya ditambah masing-masing instansi jalan sendiri-sendiri," kata Djoko.
Menurut dia, saat ini sudah ada "unicorn" di Indonesia yang mulai mengarah kepada sistem kapitalistik karena tidak diikuti aturan yang bisa melindungi mitra kerja.

Djoko juga mengingatkan bahwa sistem aplikasi yang melekat kepada sejumlah "unicorn" saat ini belum diawasi serta diaudit oleh lembaga yang berwenang.

Meski demikian, pemerintah bersama dunia usaha terus mendorong pengembangan rintisan lokal agar mampu bersaing, seiring dengan pembenahan dari sisi regulasi maupun infrastruktur, secara bertahap. Upaya "all out" ini dilakukan untuk mengakomodasi permintaan anak-anak muda Indonesia yang kreatif dan mempunyai keinginan untuk memajukan kinerja perekonomian domestik. 

Dengan upaya tersebut, tidak mengherankan apabila dalam waktu dekat ada perusahaan rintisan di Indonesia yang naik status menjadi "decacorn" pada 2019.

Baca juga: Asal mula istilah "unicorn" pada startup
Baca juga: Menkeu dukung peningkatan SDM untuk penguatan Unicorn

Pewarta: Satyagraha
Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2019